Waspadai Risiko Resesi Global, Pemerintah Kendalikan Inflasi hingga Jaga Pasokan Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penting untuk penguatan perekonomian nasional guna mewaspadai ancaman resesi global.

Hal ini mengingat sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia di 2023 berada pada kisaran 2,3 persen-2,9 persen. Proyeksi itu turun dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2022 yang di kisaran 2,8 persen-3,2 persen.

Asian Development Bank (ADB) pada September lalu bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023 menjadi 5 persen dari sebelumnya 5,2 persen. Meski begitu, ADB masih memprediksi Indonesia akan terhindar dari resesi. 

Airlangga mengatakan, salah satu langkah penting untuk mewaspadai gejolak ekonomi global, telah dilakukan pemerintah dengan pengendalian inflasi. Ia menilai, laju inflasi cukup baik dengan sebesar 5,9 persen (year on year/yoy) pada September 2022.

Pengendalian inflasi itu dilakukan dengan mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

"Serta dengan mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/10/2022).

Terkait kondisi kenaikan harga energi di tingkat global, pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya agar harga di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Seperti dengan menggelontorkan berbagai bantuan seperti bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja.

"Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2 persen, dan tahun depan tetap bertahan di atas 5 persen," kata Airlangga.

Sementara terkait mitigasi ancaman krisis pangan, pemerintah merespons dengan memprioritaskan ketahanan pangan melalui kepastian ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga-harga pangan.

Menurutnya, dalam hal ketahanan pangan, Indonesia cukup beruntung karena produksi beras nasional dalam 3 tahun terakhir mencapai 31 juta ton. Daya tahan yang cukup juga tercermin dengan tidak melakukan impor beras dalam 3 tahun terakhir.

"Kami juga melihat, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia relatif juga tidak mengimpor jagung dan bahkan kita mengalami surplus jagung,” tutup dia.