Kenaikan Suku Bunga BI Tidak Serta-merta Menahan Laju Pertumbuhan Ekonomi

SAMOSIR, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan, keputusan untuk mengerek suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) April lalu tidak berarti bank sentral tidak mendukung upaya pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya mengatakan, bank sentral tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,7 hingga 5,5 persen untuk sepanjang tahun 2024.

Juli menjelaskan, kenaikan suku bunga BI 7 Day Repo Rate menjadi 6,25 persen merupakan langkah yang ditempuh bank sentral untuk merespons depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang belakangan terjadi.

Baca juga: BI Kerek Suku Bunga Acuan, Ini Respons Bankir

SHUTTERSTOCK/THAPANA_STUDIO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

"Terkait dengan suku bunga kenapa kita masih optimis, tidak merubah kisaran (pertumbuhan ekonomi), karena policy rate ditujukan untuk menstabilitas nilai tukar," kata dia, dalam diskusi bersama media, di Kabupaten Simosir, Minggu (28/4/2024).

Pada kesempatan yang sama, Asisten Gubernur BI Erwin Haryono bilang, suku bunga acuan yang merupakan bagian dari kebijakan moneter bukan satu-satunya kebijakan yang dilakukan oleh BI dalam menunjukan prinsipnya.

Pada prinsipnya, BI tetap pada pendirian "pro growth", dengan mengandalkan sejumlah kebijakan, sehingga tidak hanya bergantung terhadap kebijakan moneter seperti suku bunga acuan.

"Yang kita lakukan sekarang, framework kebijakan yang dilakukan BI sekarang policy mix, dan policy dari policy rate yang menggambarkan stance Bank Indonesia memang tidak sebesar dulu lagi," tuturnya.

Baca juga: Bos BRI Sebut Keputusan BI Naikkan Suku Bunga Acuan Logis dan Rasional

Erwin mengakui, dahulu suku bunga kebijakan BI menentukan arah kebijakan bank sentral, di mana ketika BI mengerek suku bunga berarti bank sentral berupaya menahan laju perekonomian, dan begitupun sebaliknya.

Akan tetapi, saat ini BI memiliki lebih banyak bauran kebijakan, sehingga suku bunga acuan tidak lagi menentukan arah kebijakan BI terhadap perekonomian nasional.