Keadilan Pekerja Saat Tren PHK dan Kehilangan Penghasilan

Bantuan tunai tersebut memang dipersipakan untuk ketahanan pekerja menghadapi berbagai guncangan, termasuk dalam situasi resesi, bahkan krisis.

Transfer tunai pada dasarnya dapat digunakan secara fleksibel dan tidak terikat dengan status pekerjaan pada masa lalu atau saat ini.

Namun, kelayakan penerima subsidi upah biasanya dibatasi untuk mereka yang berpenghasilan rendah.

Meskipun demikian, transfer tunai dapat dicairkan hanya jika pemerintah dapat mengidentifikasi dan memverifikasi penerima yang memenuhi syarat dan memberikan pembayaran kepada mereka. Artinya, kriteria penerima bantuan sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Inilah kendala bagi banyak negara berkembang. Ketika pemerintah hendak memberi bantuan, selalu terkendala dengan data penerima bantuan, sehingga banyak bantuan yang tidak tepat sasaran.

Pemerintah juga akan kesulitan mengawal bantuan tersebut agar diterima bagi mereka yang benar-benar berhak menerimanya. Inilah penyebab utama program-program mulia ini menjadi tidak efektif saat dieksekusi.

Sangat disayangkan, padahal BSU menjadi salah satu bantalan program pemerintah melindungi rumah tangga dari kehilangan pendapatan atau pekerjaan di tengah kesulitan ekonomi.

Lingkup program-program ini seharusnya memperkuat ketahanan individu berkembang selama krisis besar.

Pasalnya, masyarakat akan lebih sulit bertahan dan memenuhi standar dasar hidup ketika pendapatan riil beberapa anggota rumah tangga jatuh, terlebih diancam dengan kehilangan pekerjaan.

Dalam situasi yang kurang bersahabat bagi para pekerja, seharusnya program-program seperti tunjangan pendapatan atau transfer yang ditargetkan tidak dijadikan untuk memenuhi ekspektasi profit dengan mengorbankan kepentingan orang lain.

Empati pada mereka yang rentan semestinya mengurangi beban individu dalam menghadapi kesulitan keuangan dan menderita penurunan kesejahteraan yang diprediksi berlangsung lama.

Semua pihak mesti terlibat dan saling mendukung dalam meredam dampak buruk resesi ekonomi global dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Komponen tertentu dalam anggaran pemerintah mendukung rumah tangga dan perusahaan secara otomatis menjadi stabilisator selama kejadian buruk.

Stabilisator otomatis ini, menurut desain, dimaksudkan memang tepat waktu, tepat sasaran, dan sementara.

Di sisi pengeluaran, dalam mekanisme manajemen krisis pemerintah memberi dukungan lebih berupa subsidi upah dan bantuan sosial.

Sedangkan di sisi pendapatan pemerintah memastikan bahwa individu dan perusahaan secara otomatis membayar pajak lebih sedikit ketika ekonomi melambat.

Tetapi, selama ini stabilisator otomatis mungkin tidak tersedia atau mungkin tidak cukup dalam menghadapi krisis besar, terutama di negara-negara berkembang di mana informalitas pekerjaan masih tersebar luas.

Dalam situasi tersebut, tindakan diskresioner dapat secara fleksibel menyesuaikan bantuan dengan situasi tertentu.

Ukuran penstabil otomatis dapat diukur melalui simulasi mikro yang mengukur seberapa baik sistem pajak dan tunjangan yang ada menahan guncangan terhadap pendapatan pasar rumah tangga (pendapatan sebelum pajak dan transfer).

Pendekatan ini memungkinkan analisis rinci berdasarkan karakteristik rumah tangga, tetapi tidak memperhitungkan efek umpan balik pada pendapatan agregat ketika kebijakan berubah.

Stabilisasi pendapatan penduduk termiskin menunjukkan bahwa kebijakan sebagian besar memang ditujukan kepada mereka yang paling membutuhkan bantuan, bukan justru menjadi alasan perusahaan bertindak semena-mena terhadap pekerja rentan.

Selain itu, respons fiskal yang beragam selama pandemi membuka alasan baru untuk mendukung rumah tangga saat terjadi PHK dan kehilangan penghasilan.

Berbagai analisis juga mendukung desain kebijakan retensi pekerjaan yang benar-benar bisa berpihak pada pekerja rentan.

Maka, pemerintah perlu mempersiapkan strategi pelengkapnya. Pertama, skema retensi pekerjaan dapat menjadi bagian yang lebih menonjol dari perangkat ketahanan pekerja untuk masa depan krisis, bersama dengan langkah-langkah dukungan subsidi upah maupun tunjangan sejenis yang meringankan beban berat pekerja.

Kedua, setelah arsitekturnya diterapkan, skema dapat memberikan penyangga yang tepat waktu dan efektif serta mengurangi dampak buruk akibat hilangnya pendapatan tenaga kerja, terutama bagi pekerja yang rentan seperti pekerja muda dan pekerja berketerampilan rendah.

Untuk itu, tindakan-tindakan arogan dan tidak berempati terhadap pekerja jelas tidak dapat dibenarkan dan perlu mendapat sanksi tegas bagi perusahaan yang memperlakukan pekerja secara tidak adil.

Sebab, kebijakan diskresioner inilah yang menjadi tumpuan pemerintah di banyak negara untuk memberikan dukungan penuh kepada rumah tangga yang terdampak cukup berat selama masa krisis berlangsung.