Ada Potensi Resesi, Skema Pembiayaan Kreatif Proyek IKN Nusantara Terus Digenjot

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu Brahmantio Isdijoso mengungkapkan, dengan adanya partisipasi swasta pada pembangunan IKN Nusantara, diharapkan tidak mengganggu jalannya pembangunan proyek IKN saat ini.

"Kalau kemungkinan adanya resesi itu kan harus kita upayakan supaya kegiatan ekonominya bisa lebih banyak. Kami upayakan aktivitas bisnis ini bertambah, salah satunya dengan menjaga supaya pembangunan infrastruktur terus diupayakan," kata Brahmantio di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Brahmantio mengungkapkan, pembiayaan kreatif dengan partisipasi swasta bisa mendorong keberlanjutan pembangunan infrastruktur IKN.

"Kalau nanti terjadi resesi, semoga resesinya tidak parah-parah banget. Karena, swastanya terus kami ajak untuk membangun infrastruktur," kata dia.

Brahmantio mengungkapkan, saat ini sudah banyak sektor swasta yang tertarik untuk investasi dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saat ini, beberapa investor swasta sedang dalam proses due diligence.

"Sudah banyak investor yang tertarik dengan skema pembiayaan kreatif tersebut. Ada banyak penawaran yang datang, dan sekarang laggi proses dan nanti akan dibuat sistematis supaya target 2024 infrastruktur yang dibutuhkan bisa dihadirkan," lanjut dia.

Adapun pembiayaan APBN atau swasta tersebut, difokuskan untuk tahun 2024 antara lain, air, perumahan ASN, serta perkantoran pemerintah. Dia juga mengungkapkan, untuk porsi atau ratio pembiayaannya sudah dibagi berdasarkan aturan skema KPBU.

"Itu sudah dibagi-bagi mana yang akan dibiayai oleh pemerintah mana yang dengan APBN. Yang ditawarkan ke swasta untuk pembayaran kreatif dengan skema KPBU yang sudah minat, ada investor Korea, China, domestik juga ada dan dalam proses tender," ujar Brahmantio. kpbu

Brahmantio berharap, ada banyak investor swasta yang bisa berpartisipasi untuk berinvestasi dengan skema KPBU tersebut. Dengan begitu, dana APBN bisa digunakan sebagai shock absorber atau peredam gejolak.

"Lebih banyak swasta ya lebih bagus. Artinya dana APBN bisa difokuskan untuk menangani inflasi dan menjadi shock absorber, dan gejolak ekonomi dunia tidak langsung berdampak," tegasnya.

Direktur Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto Sastrosuwito mengungkapkan, pembangunan infrastruktur merupakan agenda prioritas pemerintah.

Dia bilang, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan nasional. Pembangunan infrastruktur juga memberi multiplier effect secara luas.

"Kami menyadari kapasitas kami, tapi kami tetap mengoptimalkan belanja infrastruktur juga. Kami bersama kementerian teknis terbuka dengan skema-skema pembiayaan kreatif, dan alternatif untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur," ungkap Suminto.