Luhut Sepakati 4 Rekomendasi Isu Strategis Soal Pelestarian Hutan dan Perlindungan Sumber Air

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang juga Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, isu air jadi penting di berbagai forum internasional. Hal itu dia sampaikan dalam Sidang Pleno SDA di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Luhut menambahkan, Indonesia harus terus memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air. Lebih dari itu, pengelolaan dan penyelamatan danau prioritas sebagai penyedia air bersih yang menampung 500 miliar meter kubik air tawar harus dijaga.

"Kita perlu upaya khusus untuk menyusun tata ruang dan wilayah, serta penanganan sedimentasi dan pencemaran badan air, apalagi di tahun mendatang kita menjadi tuan rumah World Water Forum (WWF) ke-10. Dengan hal ini, kita harus bisa mampu menunjukkan bahwa kita mampu menangani hal ini," ucapnya dikutip dari siaran pers Kemenko Marves.

Dalam sidang pleno ini akan disepakati dan disahkan 4 rekomendasi isu strategis dan rencana kerja dewan, yaitu rekomendasi pelestarian hutan dan perlindungan sumber air, rekomendasi rasionalisasi pemanfaatan air untuk pertanian tanaman pangan beririgasi.

Kemudian, rekomendasi tinjauan peran lubang biopori dan sumur resapan untuk mitigasi genangan, rekomendasi pengelolaan terpadu air permukaan dan air tanah, dan rencana kerja Dewan SDA Nasional Tahun 2023.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini pun menyampaikan beberapa arahan, yaitu pengelolaan SDA harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, Dewan SDA Nasional harus berpartisipasi aktif dan fokus pada pemulihan DAS terhadap pelestarian hutan dan perlindungan sumber air sebesar 14 juta hektar lahan kritis.

Selain itu, dia berpesan untuk mengelola irigasi dan memilih varietas unggul untuk meningkatkan produktivitas padi dan mempertahankan swasembada.

Hal lainnya adalah memperketat izin penggunaan air tanah dan lebih transparan, menerapkan lubang biopori secara masif oleh masyarakat, dan memperhitungkan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA).