Bank BTPN Pastikan Penuhi Ketentuan "Free Float" Sebelum Desember 2023

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Bursa Nomor 1-A yang berisikan jumlah saham free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5 persen dari jumlah saham tercatat.

Direktur Kepatuhan Bank BTPN Dini Herdini mengatakan, untuk itu pihaknya sedang menyusun rencana untuk mengalihkan saham treasury atau saham-saham yang dibeli kembali oleh perseroan sebelumnya.

"Due date dari IDX itu adalah Desember 2023. Jadi kita masih punya beberapa bulan, ini masih bulan Januari kita masih punya 11 bulan untuk kita sell back ke pasar untuk memenuhi ketentuan IDX yang baru ini," ujarnya saat media gathering di Blue Jasmine Restaurant, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Dia menjelaskan, setelah merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) pada Februari 2019 mengakibatkan kepemilikan saham dari SMBCI melebihi ketentuan bursa. Kemudian sekitar bulan Agustus 2019, perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Namun tidak lama dari itu Bursa Efek Indonesia (BEI) mengubah Peraturan Nomor 1-A sehingga terjadi perubahan aturan dimana saham yang dimiliki direksi dan komisaris serta saham treasury tidak dihitung sebagai free float.

"Kami tidak comply (mematuhi ketentuan free float) karena ada peraturan yang baru di 2021 yang harus meng-exclude treasury stock dan juga saham yang dimiliki oleh direksi atau komisaris," jelasnya.

Dengan aturan baru itu, otomatis jumlah saham perseroan yang beredar di publik menjadi kurang dari 7,5 persen.

"Kami masih kekurangan sekitar 1,08 persen untuk memenuhi ketentuan baru free float tersebut. Masih ada waktu bagi kami untuk persiapkan me-refloat saham treasury sampai akhir 2023," tuturnya.

Sebagai informasi, hingga 31 Desember 2022 kepemilikan saham Bank BTPN oleh publik baru 5,27 persen dan sisanya 92,43 persen dimiliki oleh SMBC, 1,02 persen oleh BCA, 0,15 persen oleh BNI, dan 1,13 persen saham treasury.