Profil Tol Lingkar Solo, Proyek Idaman Gibran yang Ditolak Para Bupati

KOMPAS.com - Rencana proyek Tol Lingkar Selatan Solo atau Tol Lingkar Solo jadi polemik setelah dua kepala daerah, yakni Bupati Klaten dan Bupati Karanganyar, menyatakan penolakannya.

Sementara Bupati Sukoharjo, meski tidak menolak, namun secara tegas mengaku keberatan dengan rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang melintasi 3 kabupaten di Jawa Tengah tersebut.

Para kepala daerah menyebut, jika jalan tol dibangun, akan banyak Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di ketiga wilayah yang bakal terkena dampak dari rencana pembangunan tersebut.

Baik Sukoharjo, Klaten, maupun Karanganayar diketahui merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia. Khusus untuk Klaten sendiri, sudah ada pembangunan Tol Solo-Yogyakarta.

Akibat proyek Tol Solo-Yogyakarta, terdapat sekitar 300 hektar lahan pertanian di Klaten yang terdampak. Adapun total lahan di Klaten yang digunakan untuk proyek itu mencapai 500 hektar.

Ketimbang membuka jalan tol, ketiga bupati mengusulkan pemerintah pusat membangun jalan lingkar kota alias ring road.

Profil Tol Lingkar Selatan Solo

Dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, sebelum muncul rencana pembangunan Tol Lingkar Selatan Solo, sebenarnya yang diusulkan pertama kali adalah pembuatan jalan lingkar.

Pembuatan akses jalan lingkar luar Solo itu awalnya diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Surakarta saat dipimpin oleh Wali Kota F. X. Hadi Rudyatmo.

Rencana itu diusulkan Pemkot Solo ke Kementerian PUPR sejak tahun 2015 dan juga didukung para kepala daerah yang menjadi peyanggga Kota Surakarta.

Saat itu, usulannya hanya berupa jalan non-tol. Studi kelayakan pun sudah dilakukan setahun setelahnya. Namun, hasil studi kelayakan tak kunjung ada tindak lanjut selama beberapa tahun setelahnya.

Pada 2021, Pemkot Surakarta sempat mengirim surat ke Kementerian PUPR untuk menanyakan kembali mengenai kelanjutan proyek itu.

Pengiriman surat itu bertepatan dengan masa-masa awal Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

Setelah itu, pemerintah pusat kembali melakukan studi kelayakan pada 2022-2023. Akan tetapi, studi kelayakan terkini itu justru untuk pembangunan jalan Tol Lingkar Solo.

"Kami memohonnya (kepada Kementerian PUPR) memang perihal jalan lingkar. Tetapi, permohonan awal kami berupa jalan nontol," kata Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Surakarta Joko Supriyanto

"Pertimbangannya, Kota Solo (Surakarta) ini butuh betul jalan lingkar agar tidak ada percampuran antara pergerakan jarak jauh dan pergerakan jalan di pusat kota," tambah dia.

Belakangan, setelah estafet Wali Kota Surakarta beralih ke Gibran Rakabuming Raka, kini usulan pembangunan jalan lingkar luar berubah menjadi jalan tol.

Putra sulung Presiden Jokowi itu menilai pembangunan jalan tol lingkar luar cukup penting. Ia menyebut tingkat kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta sudah cukup tinggi. Apalagi, pembahasan mengenai infrastruktur itu telah berlangsung cukup lama.

Terkait adanya penentangan Tol Lingkar Selatan Solo dari daerah lain, Gibran mengaku terbuka untuk menerima masukan.

”Lihat saja, Solo ini sudah hampir tidak bisa bergerak. Lalu lintasnya stuck (macet parah). Itu urgensinya jalan lingkar,” kata Gibran.

Gibran menyebut, keberadaan jalan Tol Lingkar Selatan Solo akan berdampak signifikan terhadap kondisi lalu lintas di kotanya.

Di sisi lain, terurainya kemacetan juga akan memudahkan distribusi barang antar daerah. Sebab, kendaraan angkutan barang yang selama ini tersendat sewaktu melintas di pusat kota, bisa langsung melewati jalan Tol Lingkar Solo tanpa hambatan.

Jika Tol Lingkar Selatan Solo ini terealiasi, maka Kota Solo sepenuhnya akan dikelilingi jalan tol. Di sisi Selatan, saat ini sudah beroperasi Tol Solo-Ngawi yang merupakan bagian dari ruas Tol Trans Jawa.

Di sisi sebelah Barat Kota Solo, juga sedang dikebut pembangunan Tol Solo-Yogyakarta. Sementara jika jadi dibangun, Tol Lingkar Selatan Solo akan memagari Kota Solo dari sisi Selatan.

Secara fungsi, Tol Lingkar Selatan Solo serupa dengan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang berguna memecah kepadatan lalu lintas dan membuka akses kawasan pinggiran Ibu Kota.

Bak jalan tembus, Tol Lingkar Selatan Solo ini akan menyambung ruas Tol Solo-Ngawi yang terletak di Kabupaten Karanganyar langsung menuju ke Tol Solo-Yogyakarta di wilayah Kabupaten Klaten.

Tol Lingkar Selatan Solo akan memudahkan akses pengguna tol yang berasal dari arah Jawa Timur untuk menuju Yogyakarta atau sebaliknya, dengan begitu tak harus memutar melalui Kartosuro.

Keberadaan Tol Lingkar Selatan Solo juga akan mempercepat akses menuju tol Trans Jawa dari wilayah seperti Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, maupun Karanganyar.

Beberapa daerah yang akan masuk lintasan Jalan Tol Lingkar Selatan Solo yakni Kabupaten Sukoharjo meliputi kecamatan Gatak, Mojolaban, Grogol, Bendosari, dan Nguter.

Sementara di Klaten, Tol Lingkar Selatan Solo melintasi Kecamatan Delangu, Polanharjo, Ngawen, Karangnongko, Jogonalan, dan Karangnom.

Sementara di Kabupaten Karanganyar setidaknya tiga kecamatan terdampak Tol Lingkar Selatan Solo antara lain Tasikmadu, Kabakkramat, dan Jaten.

Bak dua mata pisau, selain memudahkan akses, namun Tol Lingkar Selatan Solo akan mengorbankan lumbung padi yang tergolong LSD, mengingat produktivitas gabah di tiga kabupaten itu sangat besar.

Bahkan di beberapa lokasi, panen padi bisa dilakukan 3 kali dalam setahun dengan produktivitas tinggi dan menjadi penyangga lumbung pangan nasional.

Pembangunan Tol Lingkar Solo juga dikhawatirkan akan semakin mempercepat masifnya alih fungsi sawah untuk kawasan peruntukan industri dan perumahan di tiga kabupaten bekas Karesidenan Solo tersebut.

Dibangun di 2025

Sementara itu dikutip dari Antara, Gibran Rakabuming Raka mengatakan pembangunan Jalan Lingkar Tol Solo, Jawa Tengah, akan dimulai pada 2025 menyusul kajian yang dilakukan pemerintah pusat.

"Saya sudah sampaikan ke Bu Eti, Bupati Sukoharjo, Bu Sri Mulyani, Bupati Klaten, ibu-ibu yang kemarin nyoto (makan soto) di Soto Gading sama Mbak Puan (Ketua DPR Puan Maharani), intinya kajiannya sudah ada, akan dibangun 2025," katanya di Solo, Jateng, Jumat.

Ia mengatakan sejauh ini baik Bupati Klaten maupun Bupati Sukoharjo belum menyetujui rencana pembangunan jalan lingkar timur-selatan Solo tersebut, terutama jika menggunakan sistem tol.

Menurut dia, kedua kepala daerah tersebut menginginkan pembangunan jalan yang akan dilakukan menggunakan sistem nontol.

Oleh karena itu, pendekatan masih dilakukan dengan kabupaten yang terkena dampak pembangunan jalan lingkar.

"Belum (belum setuju), tinggal berunding lagi. Kalau beliau-beliau pengennya non-tol, tapi nanti kami perjuangkan untuk non-tol. Ini kan masalah pembiayaan," katanya.

Meski demikian, ia memastikan keberadaan jalan lingkar tersebut akan memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat.

"Baik jalan tol atau lingkar (nontol) sama, bukan hanya trafik lalu lintas, tetapi juga distribusi barang-barang. Pokoknya pengaruhnya besar," katanya.

Artikel ini bersumber dari pemberitaan di Harian Kompas berjudul "Rencana Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Solo Ditentang Bupati Klaten".