Kata Mentan Produksi Beras RI Berlimpah Ruah, Kok Impor?

KOMPAS.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menekankan pemerintah melakukan impor beras itu bukan karena produktifitas pertanian yang rendah.

"Dalam tiga tahun ini kesiapan pangan kita luar biasa. Bahkan kemarin sudah tidak impor beras tiga tahun dan kalau ada impor beras itu bukan karena produktifitasnya rendah," katanya pada kegiatan Training of Trainer Low Cost Precision Farming, dikutip dari Antara, Minggu (12/2/2023).

Namun, lanjut dia, dalam masalah impor beras terdapat tiga parameter yang digunakan, pertama menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukurnya.

Menurut Syahrul, data BPS menunjukkan bahwa produksi beras 2022 mengalami kenaikan 0,30 juta ton. Dimana pada tahun 2021 produksi beras sebesar 31,36 juta ton dan di 2022 menjadi 31,66 juta ton.

Kenaikan produksi beras itu pun dipengaruhi oleh luas lahan panen yang juga meningkat 0,13 persen dari sebelumnya 10,41 juta hektare sawah menjadi 10,54 juta hektare sawah yang menghasilkan 54,95 juta ton gabah.

"Sedangkan beras yang dimakan oleh penduduk Indonesia berada di angka 29 hingga 30 juta ton," katanya.

Jika menggunakan asumsi Mentan tersebut, yakni jumlah produksi beras nasional 31,66 juta ton beras, sementara konsumsi nasional paling banyak adalah 30 juta ton beras, seharusnya Indonesia surplus alias kelebihan stok beras sebesar 1,66 juta ton beras.  

Dia juga menegaskan bahwa data dari BPS tersebut sudah dibandingkan lagi dengan standing crop (SIScrop) milik Kementan serta laporan dari daerah yang memang selalu divalidasi setiap saat.

"Ini pembanding yang sangat konkret. Setelah pembandingan turun, saya lihat dengan standing crop, sesuai, apa yang kata standing crop di sana ada 42 hektar, ternyata 42 hektar lahan yang siap panen di lapangan" kata dia.

Terkait stok beras, Syahrul mengatakan ketersediaannya mencukupi dan akan bertambah dengan bakal panennya 1,9 juta hektare sawah di Indonesia pada bulan ini.

"Bulan ini mulai panen, pemantauan kita akan ada 1,9 juta hektare di seluruh Indonesia, itu setara 6-7 juta ton beras," kata menteri dari Nasdem ini.

Namun begitu, Mentan enggan menjawab persoalan harga beras yang naik dari jenis medium hingga premium saat ini.

"Tugas Kementan hanya ketersediaan. Mungkin impor untuk berjaga-jaga, tapi jangan katakan itu kaitkan dengan produktifitas," katanya lagi.

Klaim produksi beras surplus

Sebelumnya pada akhir tahun lalu, Mentan Syahrul mengatakan ia tidak mempermasalahkan soal kebijakan impor beras namun bagaimana mengatasi masalah harga beras.

"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama," kata Syahrul.

"Saya, Mendag (Menteri Perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan," kata dia lagi.

Kementerian Pertanian menyebut data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi dengan rentang harga Rp 9.359 hingga Rp 11.700 per kilogram.

"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan standing crop kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," ungkap Syahrul.

Ia menyebut soal CBP adalah soal kebijakan, bukan masalah ada atau tiadanya beras.

"Sebaiknya yang menjawab itu adalah data bahwa secara faktual di lapangan, rakyat mau menjual dengan harga yang lebih mahal karena cost produksi ada kenaikan," tambah Syahrul.