Ketua Apindo Sebut Pertumbuhan RI Saat Ini Belum Berkualitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum berkualitas. Lantaran, pertumbuhan yang dicapai belum mampu memberikan lapangan kerja yang besar untuk masyarakat.

"Saya selalu bilang bolak-balik, apakah pertumbuhan ekonomi kita berkualitas? Menurut saya tidak," ujarnya dalam acara Dialog dan Launching Apindo Business & Industry Learning Center (Abilec), Senin (13/2/2023).

Ia menjelaskan, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh positif disertai aliran investasi yang tinggi, namun nyatanya belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 persen sepanjang 2023, menjadi angka tertinggi sejak 2013 dan sekaligus menandai telah kembali ke level pra-pandemi.

Sementara dari sisi investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi di sepanjang 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun, melampaui target yang sebesar Rp 1.200 triliun. Realisasi itu naik 34 persen dari 2021, sekaligus menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Sayangnya, kata Hariyadi, realisasi penyerapan tenaga kerja dari nilai investasi itu hanya sebesar 1,3 juta orang. Artinya, setiap Rp 1 triliun investasi hanya menghasilkan 1.081 pekerjaan.

"Dibandingkan 9 tahun yang lalu, tahun 2013 waktu investasi masih Rp 398 triliun, itu bisa ciptakan 1,8 juta lapangan pekerjaan, atau setiap Rp 1 triliun rasionya hampir 4.600 pekerja," ungkap dia.

Menurutnya, hal tersebut sekaligus mencerminkan kondisi capital intensive industri, yaitu kondisi di mana produksi memerlukan biaya modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan biaya untuk tenaga kerja.

Hariyadi pun menilai, arah kebijakan sektor industri ke depan perlu untuk terus dibenahi. Hal ini pula yang membuat Apindo mendirikan Abilec lewat kerja sama dengan Industry & Business Institute of Management (Ibima).

Harapannya, Abilec bisa menjadi agregator bisnis sekaligus lembaga kajian strategis yang bisa menghasilkan sumber daya manusia unggul untuk kepentingan industri domestik dalam jangka panjang.

Selain itu, ia juga menegaskan, perlunya arah kebijakan terkait industri ke depannya harus berdasarkan sains atau ilmu pengetahuan, bukan berbasis politik yang malah akan membawa dampak buruk bagi iklim dunia usaha.

"Karena di kita itu keputusannya bukan scientific based, tapi lebih ke political based, sehingga tidak objektif, sementara kita capek-capek bayar pajak lalu dipakaui untuk political based decicison, scientific-nya enggak ada," kata dia.

"Jadi kalau pakai scientific, kita bisa lihat semua data yang sudah ada, lalu kita bisa menentukan prioritasnya apa," tutup Hariyadi.