Indonesia Masih Impor Cangkul pada 2022, tapi Jumlahnya Semakin Sedikit

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia ternyata masih melakukan impor cangkul hingga 2022. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2019 sudah berulang kali protes dan nampak kesal karena masih memasok cangkul dari luar negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang 2022, Indonesia impor cangkul sebanyak 38 kilogram dengan nilai 254 dollar AS. Impor cangkul itu berasal dari Australia sebesar 35 kilogram dengan nilai 123 dollar AS dan Amerika Serikat sebesar 3 kilogram dengan senilai 131 dollar AS.

Menurut data BPS, Indonesia impor cangkul pada dasarnya terus mengalami penurunan. Seperti pada 2022, impor cangkul hanya terjadi pada Juni dan Juli.

"Tidak ada impor cangkul dan garu (HS 82013010) sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023," tulis keterangan BPS, Rabu (15/2/2023).

Pada 2021, Indonesia tercatat sempat berhenti melakukan impor cangkul. Sementara pada 2020, impor cangkul tercatat sebanyak 37.128 kilogram dengan nilai 20.297 dollar AS.

Sedangkan pada 2019, terdapat impor cangkul sebanyak 292.985 kilogram senilai 20.297 dollar AS. Serta pada 2018, impor cangkul tercatat sebanyak 78.100 kilogram dengan nilai 33.889 dollar AS.

Adapun impor cangkul tersebut mayoritas berasal China, sisanya ada yang dari Australia, Jepang, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Presiden Jokowi sempat geram karena ternyata Indonesia masih mengimpor cangkul.

Mulanya, ia meminta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diproritaskan adalah produk dalam negeri ketimbang impor. Terlebih jika produk tersebut mampu dibuat oleh industri dalam negeri.

Jokowi pun menyebut, salah satu contohnya adalah pacul, yang sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri tetapi justru diimpor.

"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor? Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, kamu buat pacul tahun depan. Saya beli ini puluhan ribu cangkul," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Rabu (6/11/2019).