Punya Harta Janggal, 27 Pegawai Kemenkeu Jadi Prioritas Pemeriksaan Internal

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, dari 69 pegawai tersebut, 55 di antaranya dinilai perlu melakukan klarifikasi. Akan tetapi, Itjen Kemenkeu memprioritaskan pemeriksaan terhadap 25 hingga 27 pegawai terlebih dahulu.

"Saat ini kita top priority-nya kurang lebih 25 sampai 27," ujar dia, di Jakarta, Senin (13/3/2023).

Lebih lanjut Yustinus menjelaskan, adanya prioritas pemeriksaan dilakukan dengan melihat keterbatasan jumlah pemeriksa di lingkup Itjen Kemenkeu. Adapun 25-27 pegawai yang menjadi prioritas pemeriksaan itu ditetapkan dengan memperhitungkan skala risiko penyelewengan.

"Ini yang paling berisiko tinggi karena kita lihat profilnya paling menyimpang dan juga sudah ada indikasi-indikasi lain," katanya.

Rencananya, pemeriksaan awal terhadap 25-27 pegawai itu akan rampung dalam kurun waktu dua pekan. Dalam proses pemeriksaan tersebut, Kemenkeu berencana menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami beranggapan kalau ini kami selesaikan terlebih dahulu pola akomodirnya nanti bisa kami ketahui kira-kira modus dan risiko seperti apa sehingga mempermudah untuk pemanggilan yang berikut-berikutnya," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini investigasi terkait 69 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki harta janggal, terus berjalan. Targetnya, pemeriksaan akan rampung pekan depan.

"Jadi sampai minggu depan, kita akan selesaikan seluruh investigasi tambahan terhadap semua pegawai yang masuk dalam profil risiko tinggi dan menengah, itu 69," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, pada dasarnya jumlah pegawai Kemenkeu yang diperiksa lebih banyak, sebab Itjen Kemenkeu telah mengidentifikasi pegawai dengan profil berisiko tinggi dan pegawai yang berisiko tengah.

"Saya tegaskan itu informasi dari Kemenkeu, Irjen mengidentifikasikan. Sebetulnya 27 plus 2 untuk yang risiko tinggi, yaitu 29 orang. Plus 60 plus 8, 68 pegawai yang risikonya menengah. Jadi jumlahnya lebih banyak sebetulnya," papar Sri Mulyani.