Sri Mulyani Tanggapi Kritik DPR soal Subsidi Kendaraan Listrik

Dalam gelaran Rapat Paripurna ke-24 pekan lalu, sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi menilai, kebijakan pemberian subsidi listrik hanya mengedepankan masyarakat menengah ke atas dan melupakan masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Selain itu anggota DPR menilai, masih terdapat berbagai sektor yang perlu diprioritaskan untuk pemberian subsidi dibanding kendaraan listrik guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan masyarakat menengah ke bawah.

Menanggapi pernyataan tersebut, Sri Mulyani mengatakan, pemberian insentif kendaraan listrik merupakan upaya pemerintah untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi yang berorientasi pada nilai tambah tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi ramah lingkungan.

"Sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi," kata dia, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Lebih lanjut Sri Mulyani menyebutkan, dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik sudah dilakukan oleh banyak negara lain, seperti Amerika Serikat (AS), China, Vietnam, hingga Malaysia.

Dukungan tersebut diberikan sebagai respons dari komitmen produsen kendaraan listrik yang akan beralih dan memproduksi 100 persen mobil listrik pada 2035-2040.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas," ucap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi kendaraan listrik pada 2024. Anggaran tersebut merupakan bagian dari program pemberian insentif yang dimulai pada tahun ini dan tahun depan, yang nilainya mencapai Rp 7 triliun.