DPR Minta Kursi Kelas Bisnis untuk Berhaji, Garuda Disebut Bakal Untung

Sebab penyediaan kursi tersebut bukanlah gratis, tetapi DPR tetap membayar sesuai dengan harga kursi untuk kelas bisnis tersebut.

"DPR itu bukan minta gratis, DPR bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis. Jadi itu betul-betul bukan ada fasilitas khusus dikasih ke DPR, enggak, Sama saja kayak yang lain," ujar Arya dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (21/6/2023).

Ia bilang, dengan DPR memesan kursi kelas bisnis yang memang harganya lebih mahal dari kelas ekonomi, maka memberikan keuntungan bagi Garuda Indonesia. Terlebih, Garuda Indonesia merupakan maskapai berpelat merah.

Oleh sebab itu, Arya menekankan, Garuda Indonesia tak tertekan dengan permintaan para anggota DPR tersebut.

"Jadi kalau DPR pesan itu, BUMN-nya untung besar, dapat muatan, margin gede. Jadi kami bukan tertekan dengan DPR, kami bahagia dengan DPR karena menguntungkan bagi Garuda," paparnya.

Dia pun mendorong para anggota DPR, kementerian, hingga lembaga pemerintah lainnya untuk terus menggunakan Garuda Indonesia, termasuk dalam kegiatan perjalanan dinas. Sebab, ketika Garuda Indonesia untung, maka akan berdampak baik bagi pendapatan negara.

"Malah kami dorong kalau bisa DPR dan pemerintah lainnya, tetap pakai Garuda, jangan pakai yang lain. Jadi kalau bisa, kami minta semua kementerian itu pesan jauh-jauh hari kalau sudah tahu ada perjalanan dinas, pesanlah tahunan," ungkap Arya.

"Karena, namanya bisnis, kalau ada yang pesan jauh-jauh hari, itu sangat menguntungkan. Jadi pakailah Garuda, jangan yang lain supaya kami semakin terbang tinggi, bisnis kami semakin bagus," imbuh dia.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (13/6/2023).

Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut. Sebab, perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

Meski demikian, Garuda Indonesia tetap berupaya menyediakan kursi business class bagi anggota DPR yang mau berangkat haji.

Sementara itu, Indra Iskandar mengungkapkan, alasan meminta 80 kursi kelas bisnis itu dalam rangka fungsi pengawasan yang DPR lakukan terhadap pelaksanaan ibadah haji.

Ia mengaku menghubungi Irfan terkait permintaan kursi tersebut, lantaran dirinya merupakan penanggung jawab administrasi di DPR. Terlebih, DPR masih belum mendapat kepastian terkait ketersediaan kursi untuk berangkat ke Mekkah.

"Maka saya telepon Dirut Garuda. Karena dia sahabat lama saya. Dia sering membantu. Saya telepon, 'bisa minta tolong enggak untuk membantu mencarikan sekitar 80 seat untuk kepentingan DPR?' Kami itu punya anggaran bisa mencapai untuk kelas bisnis," ujarnya saat dihubungi, Rabu (14/6/2023).