Impor KRL Bekas Batal, Dirut KAI Sebut Akan Ada Konsekuensi

Kendati demikian, Direktur Utama (Dirut) KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan akan ada beberapa konsekuensi dari keputusan pemerintah tersebut. Di antaranya, pembengkakan nilai investasi yang harus dikeluarkan PT KAI dan pembengkakan pada subsidi tarif (public service obligation/PSO) KRL.

"Kita akan mematuhi peraturan, sehingga untuk melakukan importasi ataupun penggunaan kereta bukan baru pasti ada konsekuensi kan, nilai investasi maupun PSO-nya," ujarnya di kawasan Halim, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Dengan adanya keputusan tersebut, PT KAI akan membahas dampak yang disebabkan dari tidak adanya impor KRL bekas bersama para pemangku kepentingan (stakeholder).

Setelah itu, hasil kajian ini akan dilaporkan ke pemerintah, termasuk apa saja jalan keluar yang akan dilakukan PT KAI untuk memenuhi kebutuhan armada KRL.

"Jadi kita mengkaji semuanya, nanti kita akan sampaikan ke pemerintah lagi langkah-langkah apa yang akan kita lakukan," ucapnya.

Impor KRL Bekas Batal

Sebelumnya, pembatalan rencana impor 12 rangkaian KRL bekas dari Jepang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menjelaskan, alasan pihaknya menolak impor KRL bekas ini karena melanggar aturan dari tiga instansi berbeda.

"Kami sudah merapatkan mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas karena itu melanggar aturan 1. Perpres (Peraturan Presiden), 2. (Kementerian) Perindustrian, 3. Kementerian Perhubungan," ujarnya saat ditemui di Stasiun Halim, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Sebagai gantinya, pemerintah akan impor tiga rangkaian KRL baru dari Jepang. Kata Luhut, impor tiga rangkaian KRL baru ini untuk menutupi kekurangan armada KRL. Namun, untuk mendatangkan tiga rangkaian KRL baru ini tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Sementara itu, tahun ini ada 10 rangkaian KRL yang harus dipensiunkan sedangkan tahun depan terdapat 16 rangkaian KRL. Hal ini membuat armada KRL semakin berkurang sementara jumlah penumpang semakin meningkat.

"Kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi tapi itu butuh waktu 1-2 tahun," ujarnya saat ditemui di Stasiun Halim, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Luhut mengungkapkan, meski banyak KRL akan dipensiunkan, namun berdasarkan perhitungan para ahli, masa kritis kebutuhan KRL itu baru akan terjadi pada 2024-2025 bertepatan dengan datangnya 3 rangkaian baru tersebut.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan armada KRL dalam waktu dekat, pemerintah juga menyiapkan upaya retrofit atau memperbaharui teknologi KRL yang ada melalui PT Industri Kereta Api (Inka).

Sebagai informasi, PT Inka sebelumnya menyebut pengerjaan retrofit membutuhkan waktu sekitar 16 bulan. Adapun retrofit dapat menambah usia KRL tua sampai 10 tahun.

Kemudian, pemerintah juga akan membuat rangkaian KRL baru melalui PT Inka dengan dana sekitar Rp 9,3 triliun. Nantinya KRL baru ini akan dikerjakan oleh PT Inka di Banyuwangi dan Madiun.

"Untuk kebutuhan enggak ada masalah sudah kita hitung semua kita exercise, ada jago-jagonya di sana yang ahlinya dan mereka memaparkan kemarin semua kendala bisa diselesaikan," ucapnya.