Pemerintah Godok Aturan Batasan Harga Jual Rumah Susun Subsidi

Hal ini menyusul aturan batasan harga jual rumah tapak subsidi tahun 2023-2024 dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 yang diteken Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 23 Juni 2023.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, batasan harga jual rumah susun dan rumah tapak subsidi pada aturan sebelumnya digabung dalam satu Kepmem. Namun pada aturan terbaru ini akan dipisah.

"Jadi jangan kok rumah susun enggak (diatur)? Itu masih dalam proses (aturannya). Jadi masih ada yang kita tunggu," ujarnya saat acara Ngobrol Santai (Ngobras) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Dia mengungkapkan, saat ini Kepmen batasan harga jual rumah susun subsidi sedang dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.

"Semoga nanti bisa juga segera terbit sehingga bisa kita dorong selain rumah landed (tapak) juga rumah vertikal (rusun) yang di perkotaan," ucapnya.

Sementara, kemampuan mencicil rumah masyarakat perkotaan hanya mampu mencicil pembelian rumah tapak.

"Kenapa kok jumlahnya kecil? Ya karena kemampuan mencicilnya di perkotaan yang tadinya bisa mencicil di landed, ketika rumahnya vertikal langsung enggak bisa beli dia karena harganya dua kali lipat. Sehingga muncul yang namanya Staircasing Shared Ownership (SSO)," ungkapnya.

Sebagai informasi, Staircasing Shared Ownership (SSO) adalah skema kepemilikan rumah vertikal secara bertahap. Tahap pertama yakni sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR.