PR Perpajakan Masih Banyak, Hipmi Dorong Penguatan Literasi

Ketua Hipmi Tax Center M. Arif Rohman menyebutkan, saat ini setidaknya ada tiga hal yang harus menjadi perhatian bagi para bakal calon presiden (bacapres) yang akan berkontestasi dalam Pemilu 2024 mendatang di sektor perpajakan.

Tugas-tugas itu berkaitan dengan reformasi internal hingga peningkatan potensi penerimaan.

Arif mengatakan, pekerjaan rumah atau PR perpajakan pertama ialah, reformasi di tubuh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hal ini diperlukan dengan melihat masih terjadinya

"Seperti korupsi atau pun tindak kejahatan lainnya. Sehingga, reformasi ini harus benar-benar dilakukan," ujar dia, dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).

Optimalisasi pajak dan tax ratio

PR kedua, bacapres perlu menemukan strategi dalam optimalisasi penerimaan pajak. Arif menilai, bacapres memiliki roadmap yang jelas mengenai optimalisasi penerimaan perpajakan.

"Agar kedepannya, penerimaan pajak bisa semakin optimal lagi," katanya.

Terakhir, permasalahan yang perlu diperhatikan terkait tax ratio. Rasio perpajakan di Indonesia disebut yang paling rendah di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya.

"Menurut data dari OECD tahun 2022, posisi Indonesia masih jauh dari ideal dan menduduki golongan terendah bersama Laos dengan rasio perpajakan 10,4 persen," tutur Arif.

Literasi perpajakan

Lebih lanjut Arif menyebutkan, salah satu solusi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut ialah dengan melibatkan pelaku usaha dalam perumusan kebijakan perpajakan.

Menurutnya, saat ini pengusaha hanya dijadikan objek pungutan pajak, meskipun pengusaha berkontribusi besar terhadap setoran pajak.

Hasilnya, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Buchari bilang, pajak saat ini dinilai sebagai beban oleh para pengusaha. Oleh karenanya, Hipmi melalui Badan Otonom Tax Center BPP Hipmi berencana membantu pemerintah mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan melakukan sosialisasi ke berbagai daerah.

"Literasi mengenai perpajakan ini harus segera dijalankan ke depannya, supaya kesadaran masyarakat untuk bayar pajak bisa meningkat. HIPMI bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah dalam hal Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan," ucapnya.