LKPP Dorong Pemerintah Genjot Belanja Produk Dalam Negeri

Kelapa LKPP Hendrar Prihadi mengungkapkan Rp 800 triliun dana pemerintah belum ditransaksikan untuk membeli produk dalam negeri.

"Dari rencana umum pengadaan sekitar Rp 1.100 triliun, transaksinya baru sekitar Rp 387 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8/2023).

Oleh karena itu, LKPP melakukan berbagai upaya memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi.

Salah satunya yakni bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui kegiatan temu bisnis serta Indonesia Catalogue Expo dan Forum (ICEF).

"Maka sisanya itu kita arahkan dalam kegiatan temu bisnis ini yang mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah," kata Hendrar.

"Pada 19 Juni 2023, produk tayang di e-katalog sudah mencapai 5.034.104. Ini baru bulan Juni tapi sudah over dari target, jadi pada bulan Desember pasti bisa lebih lagi dari target yang ditetapkan yaitu 5 juta produk," ujarnya saat menghadiri kegiatan Pendrafan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PBJ) di Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Hendrar juga mengapresiasi komitmen seluruh pihak dalam mendukung peningkatan kinerja pengadaan yang pro produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi melalui penyusunan draf RUU PBJ Publik.