Strategi Pemerintah Redam Kenaikan Harga Beras, Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan harga beras tengah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karenanya, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi langkah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, strategi utama yang disiapkan oleh pemerintah untuk meredam laju kenaikan harga beras ialah memastikan kecukupan stok di gudang Perum Bulog.

Airlangga menyebutkan, saat ini stok cadangan beras Bulog mencapai 1,6 juta ton. Angka ini masih akan bertambah, sebab pemerintah tengah melakukan pengadaan beras sebesar 400.000 ton.

Stok cadangan tersebut salah satunya akan digunakan untuk program bantuan sosial (bansos) beras 30 kg untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini akan menyasar 21,3 juta KPM, sehingga kebutuhan beras mencapai 600.000 ton.

"Dengan (semua stok) masuk, dikurangi 600.000, masih ada (stok) 1,4 juta ton," kata Airlangga. Selain memastikan ketersediaan stok, Airlangga bilang, pemerintah terus melakukan negoisasi impor beras dengan negara mitra dagang.

Namun demikian, Airlangga tidak merinci negara mana yang dimaksud.

"Ada hal yang lain, yang diuapayakan pemerintah, yang berbicara dengan beberapa negara lain di kawasan," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti kenaikan harga beras di pasaran. Hal ini terjadi di tengah tren penurunan harga komoditas pangan lain.

"Saya senang bahwa harga-harga yang saya pantau di pasar dalam minggu ini saya cek di Pekalongan, saya cek lagi di Palu, semuanya pada posisi menurun, hanya satu yang kita memiliki masalah, di urusan beras," ujar dia, dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah.

Pada saat bersamaan, negara-negara produsen utama beras, seperti India mulai menutup keran ekspornya. Keputusan tersebut diambil untuk mengamankan pasokan beras masing-masing negara.

"Perdana Menteri Hun Sen (Kamboja), saya udah ketemu perdana menteri Bangladesh, ketemu juga perdana menteri India, gimana harga berasa enggak naik, mereka semua enggak ekspor, pegang untuk keamanan dalam negerinya," tutur Jokowi.