Pinjaman Pribadi "Mencekik", OJK Anjurkan Pilih Produk Keuangan Legal

Kepala eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi, mengimbau agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih produk keuangan dengan memilih pinjaman yang legal.

“Ini bukan tipe produk yang diawasi OJK, kadang memang masyarakatnya mau aja gitu (ditawari pinjaman ilegal),” kata wanita yang akrab disapa Kiki di Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Kiki mengungkapkan, meskipun sedikit lebih repot, mengambil produk pinjaman dari entitas yang legal sangat dianjurkan. Hal itu dinilai penting untuk memitigasi dan mengantisipasi masalah-masalah di kemudian hari yang menyebabkan adanya perselisihan.

“Kan kalau di perusahaan jasa keuangan itu, pasti ditanya KTP-nya, ngisi formulir, dan sebagainya, ya memang repot. Tapi kan lebih aman,” ujar dia.

Kiki menjelaskan banyak juga perusahaan pinjaman online atau perusahaan pembiayaan yang legal. Hanya saja, butuh edukasi yang lebih gencar lagi kepada masyarakat yang selama ini lebih percaya pada pinjaman yang ilegal, seperti rentenir misalnya.

“Kalau sampai produk jasa keuangan tidak benar pemakaiananya, misalnya terjerat pinjol, terkena SLIK Check karena PayLater, berarti belum bijaksana dalam menggunakan produk keuangan. Padahal, dengan pinjaman-pinjaman tersebut kita bisa membeli sesuatu yang sifatnya urgent,” sambung dia.

Sebelumnya, Ketua Deputi Komisoner Perlindungan Konsumen OJK Sarjito mengatakan, bunga pinjaman yang diterapkan oleh pinpri berkisar 35-40 persen.

Hal itu diperparah dengan jangka waktu pinjaman atau tenor yang singkat, berkisar 24-48 jam.

"Sejauh saya ketahui, pinpri ini even worse dibanding lintah darat yang selama ini dikenal," kata dia kepada Kompas.com.