Jawab Pengkritik Kereta Cepat, Menhub: Begitu Pakai, Baru Mereka Senang

KOMPAS.com - Hujan kritik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) seolah tak pernah surut. Bahkan, polemik sudah muncul sejak kereta peluru ini masih dalam perencanaan.

Kritik makin vokal saat pemerintah mengingkari janji untuk tidak menggunakan dana APBN di proyek ini. Belakangan, pemerintah juga memutuskan untuk bisa menjamin pembayaran utang akibat investasi KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahkan mengaku mengeluhkan banyaknya masyarakat yang mencibir proyek ini. Padahal, kata dia, ketika masyarakat menjajal sendiri moda transportasi yang masih gratis tersebut, mereka terlihat antusias.

Banyak masyarakat yang anti-pembangunan KCJB menilai proyek ini hanya menghambur-hamburkan uang negara. Proyek KCJB sebagian besar didanai dari utang China Development Bank (CDB).

Sisanya didanai dari modal konsorsium BUMN China dan BUMN Indonesia, di mana BUMN Indonesia yang bergabung di proyek ini mendapatkan suntikan dana APBN.

"Kita mau bikin kereta cepat saja, banyak yang ngomel. Kenapa buang-buang uang? Begitu pakai, baru mereka itu ikut senang. LRT juga gitu, MRT juga gitu," ujar Budi Karya dikutip pada Sabtu (23/9/2023).

Hal yang sama juga berlaku untuk proyek MRT Jakarta dan LRT Jabodetabek. Kereta cepat pun demikian, kalau tidak dibangun sekarang, biaya investasinya akan semakin tinggi beberapa tahun mendatang.

"Kalau cost itu tidak kita keluarkan, maka yang terjadi adalah satu masalah besar, terbukti sekarang polusi," kata dia.

Tudingan jebakan utang China

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan apabila dilihat dari beberapa indikasi, maka proyek KCJB sudah masuk dalam kategori jebakan utang (debt trap) China.

"Sudah masuk kategori jebakan utang. Pertama, indikasi proyek yang berbiaya mahal ditanggung APBN," beber Bhima ketika dikonfirmasi Kompas.com.

Sedari awal, China dalam proposalnya juga memberikan garansi kalau kereta peluru yang ditawarkannya tidak akan membebani ABPN Indonesia. Belakangan, komitmen itu kemudian tidak ditepati China maupun pemerintah Indonesia sendiri.

Tawaran China yang memberikan iming-iming pembangunan kereta cepat tanpa APBN itu pula yang juga jadi alasan Indonesia mendepak Jepang. Ini karena Negeri Sakura sejak awal sudah memprediksi sulit merealisasikan KCJB tanpa jaminan dari negara.

Bhima juga menyoroti keputusan pemerintah Indonesia yang dengan mudahnya menyanggupi tuntutan China yang meminta pembayaran utang dan bunga mendapatkan jaminan negara.

Dampak dari keputusan ini tentunya bakal merugikan keuangan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ini karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang menjadi pemimpin konsorsium BUMN dalam struktur pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), adalah perusahaan pelat merah yang sahamnya 100 persen dikuasai negara.

Terlebih KAI adalah perusahaan strategis yang bisnisnya melayani hajat hidup orang banyak di sektor transportasi publik. Pemerintah bisa saja terus berdalih kalau beban utang nantinya diserahkan ke BUMN sebagai entitas bisnis, bukan dibebankan ke APBN secara langsung.

Dengan kata lain, bila keuangan KAI terbebani akibat menanggung pembayaran utang dan bunga proyek KCJB ke China, mau tidak mau pemerintah akan langsung turun tangan mengucurkan bantuan, seperti melalui mekanisme penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.

"Meski pemerintah bilang bentuknya adalah penjaminan utang tapi memicu risiko kontijensi ketika KAI hadapi kesulitan pembayaran bunga dan pokok utang," ucap Bhima.

"Seolah utangnya kereta cepat adalah utang BUMN, bukan utang pemerintah padahal ini adalah indikasi hidden debt atau utang tersembunyi yang sama sama bebankan keuangan negara secara tidak langsung," tambah dia.

(Penulis: Isna Rifka Sri Rahayu | Editor: Aprillia Ika)