Daripada Bebani APBN, Inggris dan Malaysia Pilih Proyek Kereta Cepatnya Mangkrak

KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak memutuskan untuk membatalkan mega proyek kereta cepat atau high-speed rail (HSR) fase kedua meski sebagian proses kontruksinya terlanjur berjalan.

HSR fase kedua ini menghubungkan London dengan Manchester sejauh 530 kilometer. Keputusan Sunak ini diambil karena ekonomi negara dalam kondisi sulit serta biaya investasinya membengkak sangat tinggi.

Estimasi biaya kontruksi semakin membengkak juga dikontribusi karena keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) menyusul banyaknya ketidakpastian ekonomi negara itu.

Dalam pidato pada konferensi Partai Konservatif pekan lalu di Manchester, Sunak menyebut pembengkakan biaya dari proyek kereta cepat menjadi alasan pemerintah Inggris memilih tidak melanjutkan proyek tersebut.

Sunak, masih dalam pidatonya, mengatakan sebaiknya anggaran jumbo untuk pembangunan kereta cepat dialihkan untuk proyek transportasi lainnya yang lebih prioritas seperti pembangunan jalan raya, rel kereta api baru, hingga pengadaan bus-bus untuk mendukung transportasi publik di seluruh Inggris yang lebih merata.

"Saya memutuskan mengakhiri proyek HSR yang sudah terlanjur berjalan ini. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengalihkan sebagian investasinya sebesar 36 miliar poundsterling untuk membangun ratusan proyek transportasi baru di wilayah Utara dan Tengah, dan tentunya seluruh negeri," kata Sunak dikutip dari Reuters.

Sunak dengan jujur mengakui, kebijakannya membatalkan proyek kereta cepat adalah keputusan yang plin-plan. Ini lantaran beberapa tahun sebelumnya, ia adalah politikus yang getol mendukung pembangunan HSR fase kedua.

Ia tak mempermasalahkan hal itu karena sudah dipertimbangkan dengan matang. Ketimbang memperburuk keuangan negara, membatalkan proyek ambisius bernilai miliaran poundseterling adalah keputusan tepat saat ini.

Kereta cepat Inggris fase kedua adalah kelanjutan dari proyek HSR fase pertama yang sudah beroperasi sejak tahun 2007. HSR fase pertama tak lain adalah rute kereta cepat yang menghubungkan Inggris dan Perancis.

HSR fase pertama ini mengkoneksikan Stasiun Internasional St Pancras yang berlokasi di jantung Kota London, melewati terowongan bawah laut di Tenggara Inggris, lalu melintasi daratan Perancis menuju ke Paris dan kota-kota besar lain di Eropa.

Malaysia batalkan kereta cepat

Jauh hari sebelum Inggris, Malaysia juga memilih membatalkan proyek kereta cepatnya yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Jurong di Singapura.

Pada tahun 2020, Malaysia membatalkan proyek ini karena setelah dihitung ulang, investasinya dinilai sangat memberatkan dan bisa membebani keuangan negara. Kini proyek tersebut malah mangkrak dengan sebagian kecil infrastruktur yang sudah terlanjur dibangun.

Proyek HSR tersebut rencananya bakal memakan investasi sebesar 17 miliar dollar AS. Saat kesepakatan kedua negara itu terjalin, Malaysia dimpimpin oleh PM Najib Razak.

Dari kajian hingga pembangunan beberapa infrastruktur pendukung hingga proyek akhirnya dibatalkan, Malaysia sudah mengeluarkan anggaran cukup besar.

Pihak Singapura sendiri meminta Malaysia membayar kompensasi atas sejumlah kegiatan konstruksi yang telah berjalan. Malaysia diketahui harus membayar biaya kompensasi sebesar Rp 1,1 triliun ke Singapura.

Singapura juga diketahui sudah terlanjur membangun infrastruktur HSR di Jurong. Kini proyek stasiun di Jurong tersebut juga mangkrak setelah Malaysia memilih membatalkan proyek HSR.

Ditolak Mahathir

Proyek HSR kedua negara sempat jadi polemik di Malaysia. Di era Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang sudah mengundurkan diri pada Februari 2020 lalu, berusaha untuk membatalkan kesepakatan HSR.

Alasan Mahathir saat itu, Malaysia masih harus bergulat dengan utang yang menggunung. Pemerintah Malaysia masih terbebani pembayaran utang sebesar lebih dari 1 triliun ringgit atau sekitar 249 miliar dollar AS.

Mahathir berujar, Malaysia harus membayar biaya 110 miliar ringgit untuk membiayai proyek HSR. Biaya yang harus dikeluarkan Malaysia lebih besar karena lebih banyak lintasan kereta cepat berada di negaranya. Sementara keuntungan untuk Malaysia dinilai kurang sepadan.

"Kedua negara akan mematuhi kewajiban masing-masing, dan sekarang akan melanjutkan tindakan yang diperlukan, akibat penghentian Perjanjian HSR ini," kata pernyataan bersama kedua negara tersebut.

Malaysia enggan pakai uang APBN

Mengutip Reuters, pada Juli 2023 lalu, pemerintah Malaysia menyatakan tengah mencari pihak swasta yang tertarik melanjutkan pembangunan proyek kereta cepat antara Kuala Lumpur dengan Singapura yang sempat mangkrak.

Sebelumnya, Malaysia enggan menggunakan uang negara guna mendanai investasi pembangunan HSR karena akan memberatkan APBN mereka.

Sebagai informasi saja, proyek kereta cepat di Negeri Jiran berada di bawah MyHSR Corp, perusahaan BUMN Malaysia milik Kementerian Keuangan.

Perusahaan ini sudah membuka penawaran kepada siapa saja investor swasta yang berminat membangun kereta cepat dengan model kemitraan publik-swasta.

Pemerintah Malaysia sendiri ingin kereta cepat sepenuhnya didanai investor. Di mana perusahaan-perusahaan dari China, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa juga telah menyatakan minatnya pada kontrak untuk membangun, mengoperasikan, dan membiayai proyek tersebut.

“(Proses tersebut) menandai inisiatif pemerintah untuk mengaktifkan kembali proyek kereta cepat, caranya melalui mekanisme pendanaan baru dan model implementasi dalam upaya untuk lebih meningkatkan infrastruktur transportasi kereta api dan memperkuat perekonomian nasional,” tulis MyHSR Corp dalam keterangan resminya.

Nasib kereta cepat di Amerika Serikat

Beberapa negara, termasuk negara-negara maju, juga masih enggan mengembangkan kereta cepat karena biaya investasinya yang terlalu tinggi.

Amerika Serikat contohnya, Negeri Paman Sam ini masih membiarkan proyek kereta cepatnya juga mangkrak. Proyek kereta cepat yang menghubungkan Los Angeles dan San Francisco bahkan terancam gagal. Hal ini diakibatkan anggaran yang proyek itu yang membengkak.

Proyek kereta cepat yang menghubungkan dua kota di Negara Bagian California ini sebenarnya telah disetujui pada 2008 lalu. Namun sebagian kecil kontruksi yang sudah terbangun kini dibiarkan terbengkalai.