Menko Airlangga: Saya Berharap PSN Bisa Dilanjutkan

“Saya berharap PSN bisa dilanjutkan," ujarnya dalam acara Soft Launching Buku Infrastruktur untuk Pembangunan Inklusif di Indonesia seperti dikutip dari siaran pers, Senin (30/10/2023).

Ia mengatakan pekerjaan rumah pemerintah ke depan yakni menyosialisasikan semua capaian kepada publik, agar mendapatkan dukungan sehingga program PSN bisa diteruskan.

Adapun PSN tersebar di beberapa sektor di antaranya pembangunan infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan, jalan tol, kereta api, bandar udara, peningkatan ketahanan energi, pengembangan kawasan dan hilirisasi industri, dan penyediaan infrastruktur dasar.

Pemerintah menilai percepatan pembangunan PSN tak lepas dari kendala-kendala. Namun pemerintah mengatakan berupaya menyelesaikan kendala tersebut lewat fasilitas percepatan pengadaan tanah dan diberikan fasilitas pembiayaan.

Pemerintah juga telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non-APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture.

Hal itu sejalan dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengidentifikasi kebutuhan investasi infrastruktur senilai Rp 6.445 triliun, di mana APBN hanya mampu menyediakan Rp 2.385 triliun atau 37 persen dari total kebutuhan anggaran.

“Hal tersebut berarti pembiayaan infrastruktur masih tetap memerlukan sumber-sumber lain, semisalnya skema Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebagai contoh antara lain pengembangan Kawasan Industri (KI), percepatan Program Smelter, dan pembangunan KEK,” kata Menko Airlangga.

Adapun dalam RPJPN 2025-2045, masih akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan infrastruktur. Misalnya melalui pembangunan kawasan industri hilirisasi yang terhubung dengan infrastruktur konektivitas dan menjaga kesinambungan IKN.

Selain itu, ada transisi energi menuju komitmen Net Zero Emission, menjaga konsistensi pembangunan pusat dan daerah, serta mengorkestrasi seluruh pelaku pembangunan yang tak hanya fokus pada pemerintah, namun juga untuk swasta dan masyarakat umum.