Bulog Targetkan Utang Rp 16 Triliun Lunas Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau biasa disapa Buwas berharap utang pemerintah sebesar Rp 16 triliun dapat dilunaskan tahun ini.

Utang tersebut terkait dengan pengadaan beras dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Insya Allah (tahun ini). Kemarin Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) menyampaikan mungkin karena uangnya sudah ada, tinggal auditnya dari BPKP saja," kata Buwas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Buwas mengatakan, saat ini, proses pembayaran utang tersebut masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia memastikan tagihan tersebut akan langsung dibayarkan Menteri Keuangan setelah audit BPKP.

"Tanya bu Menkeu, bu Menkeu tinggal ke BPKP, nah BPKP kapan selesainya? Gitu aja," ujarnya.

Dilansir Kontan.co.id, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melunasi tagihan ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun.

Tagihan tersebut berkaitan dengan pengadaan beras dalam memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).

"Tadi arahan presiden, Menteri Keuangan diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," kata Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11).

Ia mengatakan, Bulog memerlukan tambahan anggaran untuk pengadaan beras untuk tahap pertama Rp 7,9 triliun. Kemudian ditambah pengadaan tahap kedua Rp 8,4 triliun dan biaya untuk distribusi dan lainnya sekitar Rp 2,8 triliun.

Adapun besaran bantuan masih akan sama yakni 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM). Airlangga mengatakan, KPM bantuan pangan tahun depan sebanyak 22.004.077 penerima manfaat.

"Pak Presiden setuju, untuk 2024 akan diberikan dari Januari sampai Juni," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, penyaluran bantuan pangan tahap dua yakni September hingga November kini terealisasi sebesar September 94,95 persen untuk bulan September, Oktober 94,89 persen, dan periode November 18,45 persen.

Selain bantuan pangan beras, pemerintah juga memberikan bantuan pangan untuk keluarga rawan stunting (KRS). Dimana untuk bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam juga dilanjutkan pada tahun depan untuk 1,4 juta penerima manfaat di 7 provinsi.