Jokowi Bertemu Richard Adkerson di AS, Menteri ESDM Pastikan Izin Tambang Freeport Diperpanjang hingga 2061

Kesepakatan perpanjangan itu merupakan tindaklanjut hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada Senin (13/11/2023) lalu.

Arifin mengatakan, salah satu syarat untuk bisa dilakukan perpanjangan izin operasi adalah tambang yang dikelola masih memiliki cadangan. Dalam hal ini, Freeport memenuhi syarat.

"Freeport, ya itu (diperpanjang hingga) 2061, karena dia kan sudah sekian puluh tahun dan dalam persyaratannya kan ada cadangan ya, masa mau kita putusin (Freeport) terus nyari lagi," kata Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Ia menuturkan, setelah 2041, maka operasional Freeport akan dikendalikan pihak Indonesia. Hal ini seiring dengan porsi kepemilikan saham terbesar ada di pihak Indonesia.

Saat ini pemerintah memiliki saham sebesar 51 persen di Freeport. Kepemilikan itu terdiri dari Holding BUMN Pertambangan MIND ID memegang 26,24 persen saham dan PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) memegang 25 persen saham.

Adapun saat ini 100 persen saham PT Indonesia Papua Metal dan Mineral dimiliki oleh MIND ID.

Namun seiring direstuinya perpanjangan izin operas, pemerintah akan menambah kepemilikan saham di Freeport sebesar 10 persen menjadi 61 persen. Ini merupakan salah satu syarat perpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Dipegang mayoritas Indonesia. Operatorship-nya MIND ID, tapi (bagian) manajemennya," ungkap Arifin.

"Kalau untuk perihal teknik pertambangan atau segala macamnya tetap aja kita perlu yang jago ngebor dalam (tambang di bawah tanah atau underground)," jelasnya.

Di sisi lain, Freeport juga diwajibkan membangun fasilitas pemurnian mineral atau smelter di Papua. Pembangunan smelter ini turut menjadi salah satu perpanjangan IUPK Freeport.

"Jadi, kan ini kan perpanjangan kan mulai dari 2041. Nah, memang kita minta secepatnya itu," tutup Arifin.