Ganjar Sebut IKN Tak Harus Andalkan Investor, Pengamat: Kalau Saling Menunggu, Ya Tidak Jadi Dibangun...

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, jika pembiayaan hanya bertumpu pada APBN maka pembangunan IKN akan membutuhkan waku hingga 1 abad agar APBN tidak terlalu terbebani.

Dia menjelaskan, jika total kebutuhan biaya pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun untuk 30 tahun. Berarti setiap tahunnya di APBN ada anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 15,5 triliun.

Kemudian jika jangka waktu pembangunannya diperpanjang menjadi 1 abad maka setiap tahunnya dibutuhkan sekitar Rp 4,6 triliun. Itu pun belum menghitung pembengkakan biaya (cost overrun) dan inflasi.

"Maka dengan hitung hitungan ruang fiskal yang tersedia, lebih masuk akal horizon waktunya diperpanjang minimum 100 tahun jadi beban bagi APBN tidak terlalu berat," ujarnya kepada Kompas.com, dikutip Senin (11/12/2023).

Namun, di sisi lain, jika mengandalkan investor mengucurkan dana ke IKN juga tidak mudah.

Pasalnya, para investor pasti akan menunggu infrastruktur dasar IKN seperi air bersih, jalan, dan ketersediaan listrik terbangun sebelum berinvestasi. Sementara untuk membangun infrastruktur dasar membutuhkan biaya dan waktu.

"Memang serba dilematis. Kalau saling menunggu ya IKN-nya tidak jadi dibangun," ucap dia.

Ganjar sebut pembiayaan IKN tak harus andalkan investor

Sebelumnya, Ganjar Pranowo memiliki paradigma yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo soal skema pembiayaan pembangunan dan pengembangan IKN.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai, skema pembiayaan dari investor hanya bersifat opsional. Prioritas utama pendanaan IKN, menurut dia, tetap harus bertumpu pada anggaran negara. Terlebih, untuk pembangunan aset-aset negara atau pengembangan sektor pemerintahan.

"Kalau IKN saya berpikirnya bisa mengajak (investor), bisa, tapi tidak wajib, karena skemanya tidak tunggal," kata Ganjar kepada wartawan dalam lawatannya ke IKN pada Kamis (7/12/2023).

"Ini membangun ibu kota, lho. Kalau bangun ibu kota, seoptimal mungkin kita menggunakan kekuatan sendiri," lanjut Ganjar.

Politikus PDI-P itu berpendapat, peran sektor privat nantinya bisa diarahkan untuk pengembangan ekosistem di IKN dan sekitarnya, dengan memberikan insentif tertentu untuk pemodal agar mau menanamkan modalnya.

Ganjar menilai bahwa investor pada umumnya membutuhkan kepastian hukum sebelum memutuskan akan menanamkan modal, termasuk untuk IKN. Menurutnya, ini merupakan "problem besar".

Namun, ia mengeklaim bahwa isu itu bisa diatasi seandainya ia dan pendampingnya, Mahfud MD, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Maka ketika saya bersama Pak Mahfud insya Allah ini jadi energi buat kami, buat Indonesia. Karena kami mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas korupsi, untuk membuat kepastian hukum dan menegakkannya," jelas Ganjar.