Bos Bulog Pastikan Bantuan Pangan Beras Tidak Dipolitisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan penyaluran bantuan pangan beras tidak dipolitisasikan.

Hal itu untuk merespons penyaluran program Bantuan Pangan Beras yang digelontorkan di 2024 bertepatan di momentum kampanye Pemilu. Penyaluran itu pun disebut-sebut rawan dipolitisasikan.

Bayu bilang pihaknya yang ditugaskan sebagai penyalur tetap akan menyalurkan bantuan tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh Kemenko PMK.

Bayu juga memastikan pada saat penyaluran, pihaknya tidak menggunakan atribut capres-cawapres di kemasan bantuan pangan itu.

"Kami sangat komitmen ketat melakukan program ini supaya betul-betul ini adalah program negara. Ini punya rakyat, bagi kami politisasinya itu ya urusan politisi lah. Kami melaksanakan tugasnya,” kata dia. 

Sementara untuk pengawasan, pihaknya meminta Bawaslu dan Satgas Pangan bisa bekerjasama.

“Saya kira beliau semua sudah tahu apa yang dilakukan, kami akan melaksanakan saja," pungkasnya.

Adapun sebelumnya, pegiat Pemilu dan Ketua Bawaslu periode 2017-2022 Abhan menanggapi soal dugaan politisasi bantuan sosial atau Bansos dalam ajang Pemilu 2024. 

Ia menyarankan Bawaslu untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar menunda penyaluran Bansos sampai Pemilu 2024 berakhir. 

Hal tersebut mengingat Bansos telah digelontorkan pemerintah pada Desember 2023 lalu.

"2024 kan ada bansos lagi, sementara Pemilu ini tinggal 1,5 bulan. Menurut saya, akan lebih baik yang 2024 ini disalurkan setelah Pemilu untuk menghindari potensi penyalahgunaan," ujar Abhan di Jakarta (7/1/ 2024).