Kenaikan Harga Beras: Akibat Bansos?

Kenaikan harga beras ini terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Harga beras di 179 kabupaten/kota naik dibandingkan pekan sebelumnya di 142 kabupaten/kota.

Kenaikan harga beras bisa menyebabkan kenaikan inflasi tahun 2024. Padahal Bank Indonesia menargetkan inflasi 2024 pada tingkat 2,5 persen plus minus 1 persen.

Harga beras menyumbang 3 persen pada Indeks Harga Konsumen (IHK) yang digunakan untuk menghitung inflasi.

Lalu, apa penyebab dari kenaikan harga beras yang terjadi terus menerus?

Sebagian masyarakat mengaitkan kenaikan harga beras dengan masifnya pemerintah memberikan bantuan sosial berupa pangan yang diambilkan dari stok atau suplai cadangan pemerintah dan pembelian di pasar.

Anggapan itu sudah dibantah oleh pemerintah. Di tahun-tahun politik seperti ini memang segala hal, terutama ekonomi, dikaitkan dengan politik.

Meski demikian, harus diwaspadai jangan sampai masalah ekonomi menjadi sumbu yang menyulut api panas di politik.

Kenaikan harga beras akhir-akhir ini sesuai dengan hukum ekonomi, yaitu suplai atau penawaran lebih kecil dari permintaan.

Berkurangnya pasokan atau suplai beras karena dampak El-Nino yang menyebabkan musim kemarau berkepanjangan di sejumlah besar daerah di Indonesia. Meskipun beberapa daerah sudah memasuki musim hujan, bahkan sangat ekstrem sehingga menyebabkan banjir.

Tambahan pasokan beras di pasar dari panen akan terjadi sekitar Maret 2024. Sedangkan di tahun 2023, pada Februari sudah terjadi surplus beras.

Tambahan dari impor beras saat ini tampaknya agak sulit karena sumber impor utama Indonesia, yaitu India menyetop impor karena butuh stok beras untuk kebutuhan dalam negerinya.

Penyebab lainnya adalah tindakan spekulasi yang dilakukan para spekulan. Mereka biasanya menimbun beras dan menunggu harga naik lalu menjual stok mereka.

Lalu, harus bagaimana?

Bank Indonesia dan pemerintah sebenarnya sudah mencanangkan kebijakan untuk mengatasi kenaikan harga beras dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada 31 Agutus 2023 lalu.

Adapun beberapa kebijakan tersebut antara lain: Pertama, optimalisasi dari dana APBD untuk digunakan pemerintah daerah melakukan operasi pasar di daerah sehingga akan menambah stok di pasaran dan bisa menekan harga beras di daerah.

Kedua, dalam jangka menengah dan panjang memperbaiki sarana dan prasarana pertanian sehingga akan meningkatkan produksi beras.

Ketiga, mendorong kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan berasnya. Maksudnya daerah yang surplus beras bisa mendistribusikan surplusnya ke daerah yang kekurangan beras.

Hal ini bisa dijalankan kalau data produksi dan konsumsi beras antardaeraah bisa lebih akurat dan kerja sama antardaerah juga berjalan.

Dalam masa sekarang di mana otonomi daerah sudah dijalankan dengan baik, justru egoisme daerah meningkat sehingga sangat sulit melakukan kerja sama antardaerah termasuk dalam hal beras.

Keempat, yang sudah sering ditulis adalah bagaimana mencegah spekulasi yang dilakukan oleh para spekulan agar harga beras tidak makin liar kenaikannya.

Selama ini ulah spekluan merupakan faktor terjadinya kenaikan harga beras dan komoditas lain.

Maka, sekali lai, menjadi tugas Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Daerah (TPID) untuk menekan spekulasi karena ada aparat keamanan yang punya wewenang menindak para spekulan.

Jika semua upaya itu dilakukan, maka harga beras bisa ditekan sehingga tidak menjadi bola liar yang nantinya tidak hanya menggoncangkan stabilitas harga atau inflasi, tetapi juga stabilitas politik dan keamanan.