Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran Nasional

KOMPAS.com - Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai regulator dan pengawas agar bisa meminimalkan risiko yang merugikan masyarakat dalam proses transaksi.

Mengutip laman resmi Bank Indonesia (BI), sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran (medium of change) atau intermediary dalam transaksi barang, jasa dan keuangan.

Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (settlement).

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran

Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi sistem pembayaran di Indonesia. Beberapa peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan kebijakan

Salah satu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi terkait dengan sistem pembayaran.

Hal ini mencakup penetapan standar, prosedur, dan infrastruktur yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan pembayaran, bank, dan institusi keuangan lainnya.

2. Pengawasan dan pengendalian risiko

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran untuk memastikan bahwa sistem tersebut beroperasi dengan aman, efisien, dan andal.

Bank Indonesia juga berperan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan transaksi pembayaran.

3. Pengembangan infrastruktur pembayaran

Salah satu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah terlibat dalam pengembangan infrastruktur pembayaran yang mencakup sistem kliring, sistem transfer dana antarbank (RTGS), dan sistem pembayaran elektronik lainnya.

Bank Indonesia juga mendorong inovasi dan adopsi teknologi dalam sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan.

4. Promosi keuangan inklusif

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah berupaya untuk mempromosikan aksesibilitas layanan pembayaran bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau dengan akses terbatas. Hal ini dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

5. Penyediaan data dan statistik

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional adalah mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan aktivitas pembayaran untuk memahami tren, pola, dan perkembangan dalam sistem pembayaran.

Data ini penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan memonitor kesehatan sistem pembayaran secara keseluruhan.

6. Kolaborasi dengan pihak terkait

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk bank komersial, penyelenggara layanan pembayaran, lembaga keuangan non-bank, dan pemerintah, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran secara keseluruhan.

Dengan peran yang komprehensif ini, Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Peranan lain Bank Indonesia

Sebagai bank sentral, BI menyediakan likuiditas untuk mendukung penyelesaian transaksi pembayaran dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

BI berupaya untuk mempromosikan inklusi keuangan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan pembayaran bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau dengan akses terbatas.

Bank sentral juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan sistem pembayaran yang aman dan efisien. Selain itu, BI juga berperan dalam memperjuangkan kepentingan konsumen dalam hal pembayaran dan transaksi keuangan.

Mengenal sistem pembayaran nasional

Sistem Pembayaran Nasional (SPN) merujuk pada infrastruktur, regulasi, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan dan mengatur sistem pembayaran di suatu negara.

SPN mencakup berbagai aspek yang mencakup semua instrumen pembayaran, partisipan, infrastruktur, kebijakan, dan regulasi yang terlibat dalam proses pembayaran di tingkat nasional.

Instrumen pembayaran termasuk uang tunai, cek, transfer bank, kartu kredit, kartu debit, dompet digital, dan instrumen pembayaran lainnya yang digunakan dalam melakukan transaksi keuangan.

Pihak yang terlibat dalam SPN meliputi bank komersial, lembaga keuangan non-bank, penyedia layanan pembayaran, pemerintah, perusahaan, dan individu yang terlibat dalam proses pembayaran.

Sementara untuk infrastruktur pembayaran termasuk sistem kliring, sistem transfer dana antarbank (RTGS), mesin kliring otomatis (ATM), mesin pembaca kartu (EDC), jaringan komunikasi, dan teknologi keamanan yang mendukung proses pembayaran.