Berkelit dari Risiko Resesi Negara Mitra Dagang

Kerentanan di sektor perdagangan luar negeri juga terefleksi dari kontribusi net ekspor terhadap PDB secara tahunan yang terus turun dari Triwulan III-2023 sebesar 0,46 persen menjadi 0,45 persen di Triwulan IV-2023. Lebih rendah dari Triwulan IV-2022 sebesar 2,12 persen.

Bukan tak mungkin, perlambatan ekonomi dan resesi yang terjadi pada negara mitra dagang RI seperti China, Jepang dan Inggris memberikan dampak tekanan pada perdagangan luar negeri Indonesia dan kinerja PDB.

Indikator memburuknya ekonomi China bisa dilihat dari indeks manufaktur PMI yang rontok ke zona kontraksi 49,2 pada Januari 2024, berdasarkan data Biro Statistik China.

Dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB China sebesar 28 persen, maka ketika terjadi tekanan pada sektor manufaktur, akan berdampak pada performa pertumbuhan ekonomi China di awal 2024.

Ekonomi China diperkirakan melambat dari 5,4 persen menjadi 4,6 persen di tahun 2024, menurut IMF.

Kondisi lebih buruk terjadi pada Jepang. Dengan pertumbuhan ekonomi Jepang di kuartal III dan IV-2023 yang negatif, membuat lonceng resesi telah berdentang.

Setali tiga uang dengan ekonomi Inggris dan beberapa negara maju di kawasan benua biru yang sangat rentan berada di tubir resesi.

Tak bisa dinafikan, dampak spillover dari perlambatan ekonomi China, resesi Jepang, Inggris dan kerentanan makroekonomi di kawasan negara maju, bisa berdampak pada ekonomi Indonesia. Pasalnya negara-negara dimaksud, menjadi pangsa ekspor utama Indonesia.

Tiongkok menjadi pangsa ekspor Indonesia sebesar 23,90 persen, Inggris sekitar 4 persen, Uni Eropa 7,75 persen, Jepang 7,14 persen, Asean sebesar 17,05 persen. Dengan demikian, distraksi ekonomi di negara-negara ini akan berdampak terhadap Indonesia.

Hingga Januari 2024, tiga zona utama perdagangan Indonesia mengalami tekanan. Untuk Tiongkok, volume ekspor Indonesia turun menjadi 4,57 miliar dollar AS dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,25 miliar dollar AS.

ASEAN secara keseluruhan turun menjadi 3,26 miliar dollar AS dari 3,94 miliar dollar AS dan Uni Eropa turun menjadi 1,48 miliar dollar AS dari periode yang sama di tahun 2023 sebesar 1,66 miliar dollar AS.

Pada Januari 2024, nilai ekspor Indonesia mencapai 20,52 miliar dollar AS, mengalami penurunan sebesar 8,34 persen secara bulanan dan 8,06 persen secara tahunan.

Kendati mengalami surplus neraca perdagangan sebesar 2,02 miliar dollar AS, penurunan nilai ekspor secara bulanan dan tahunan utamanya disumbang oleh penurunan nilai ekspor sektor industri pengolahan dan pertambangan.

Dampak secara fiskal pun terlihat, di mana setoran bea keluar yang tumbuh terbatas. Realisasi penerimaan bea keluar hanya tercatat Rp 1,2 triliun. Realisasi bea keluar tumbuh 3,44 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 1,16 triliun.

Kondisi yang diuraikan menggambarkan bahwa perlambatan ekonomi dan resesi di negara mitra dagang utama, berdampak nyata terhadap perekonomian domestik Indonesia.

Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi pun diperkirakan terjadi. Kontribusi perdagangan luar negeri terhadap PDB mulai tampak sepanjang 2023, di mana kontribusinya terhadap PDB turun menjadi 22,61 persen dari tahun 2022 sebesar 24,72 persen.

Bila sejak tahun 2021-2023, perdagangan luar negeri menjadi sumber windfall ekonomi, maka di tahun 2024, banyak variabel pengganggu yang meliputi kinerja ekonomi Indonesia.

Berkelit dari "spillover"

Tak bisa dipandang remeh, eksternalitas ekonomi Indonesia yang rendah, di mana kontribusi perdagangan luar negeri terhadap PDB yang hanya 22 persen terhadap PDB, lantas indikasi krisis global tak terlalu berdampak ke Indonesia.

Kondisi demikian, bukan berarti Indonesia dapat mengabaikan risiko-risiko eksternal yang dapat memengaruhi kinerja ekspor, seperti ketidakpastian permintaan, fluktuasi nilai tukar, hambatan perdagangan, atau persaingan global.

Oleh karena itu, Indonesia perlu terus meningkatkan daya saing ekspornya, baik melalui diversifikasi produk, pasar, maupun mitra dagang, serta melakukan langkah-langkah antisipasi seperti perjanjian perdagangan antarpelaku usaha (B2B) dan hilirisasi industri pengolahan sumber daya alam non migas.

Selain diversifikasi produk dan pasar maupun mitra dagang, pemerintah juga perlu meningkatkan belanja barang dan modal yang bersumber dari produksi dalam negeri, sehingga dapat mendorong aktivitas usaha dan menciptakan efek berganda.

Dengan demikian, konsumsi dalam negeri dapat menjadi penyangga kinerja PDB dan menangkal dampak negatif dari ketidakpastian global.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu diperkuat.

Sebagai motor utama penguatan konsumsi produk domestik, dan sebagai strategi berkelit dari spillover ekonomi mitra dagang utama dan global. Semoga.