Bank DBS Indonesia Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Fasilitas Kredit di PNM

Pendanaan di sektor ini sejalan dengan visi dan misi Bank DBS Indonesia untuk mendukung pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM, kesetaraan sosial, dan inklusi keuangan melalui adanya akses keuangan yang lebih luas. 

Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie mengatakan, bekerja sama dengan PNM akan membantu wanita mendapatkan pendanaan agar mereka dapat menjadi mandiri secara finansial. 

"Kami percaya dengan kerja sama ini, kami turut membantu pemerintah Indonesia memberdayakan wanita mengelola keuangan dan menjadi tulang punggung atau pendukung kesejahteraan keluarga. Selain itu, kami mengapresiasi prinsip pendanaan PNM yang luar biasa, yang menggabungkan nilai-nilai solidaritas, persaudaraan, dan empati yang tinggi di antara anggota pendanaan berkelompok,” kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (20/3/2024).  

Ia menambahkan, salah satu syarat pemberian kredit ultra UMKM ini adalah untuk wanita. Adapun, wanita dinilai memiliki tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang lebih rendah karena mereka lebih disiplin dan bertanggung jawab untuk mengembalikan kredit secara tepat waktu.

Selain itu, tingkat NPL PNM yang hanya 0,5 persen menunjukkan, prinsip wanita yang bekerja sama dengan wanita lain dalam komunitasnya berdampak positif pada kinerja pinjaman kredit.

Sementara itu, Direktur Operasional, Digital, dan Teknologi Informasi PT PNM Sunar Basuki mengatakan, pendanaan dari Bank DBS Indonesia akan menunjang program MEKAAR yang diinisiasi oleh PNM yang menargetkan jutaan wanita, khususnya mereka yang bergerak di sektor ultra UMKM dan berasal dari kalangan keluarga pra-sejahtera. PNM bukan hanya memberikan modal uang tetapi juga program pengembangan usaha.

Inklusi finansial dan kesetaraan gender adalah salah satu fokus dari prinsip keberlanjutan Bank DBS Indonesia. Sebelumnya, Bank DBS Indonesia juga memberikan pinjaman kepada beberapa mitra fintech untuk penyaluran kredit kepada kaum unbanked. 

Sebagai informasi, menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdapat 37 juta UMKM di Indonesia dengan pengusaha wanita memiliki proporsi yang lebih besar.

Kendati demikian, sebagian besar wanita masih menghadapi hambatan dalam akses permodalan usaha, yang timbul dari pengecualian sosial, keterbatasan pengalaman dalam sistem perbankan formal, kesulitan mendapatkan pinjaman, dan kurangnya kemampuan keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, tingkat literasi keuangan di Indonesia pada 2022 sebesar 49,6 persen, dengan target OJK untuk literasi keuangan sebesar 65 persen pada 2027. OJK juga mencatat bahwa kesenjangan dalam keterampilan keuangan dan inklusi di Indonesia masih tinggi, sekitar 35 persen.