Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo, Rasio Utang Pemerintah Ditarget Naik hingga 40 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Rasio utang pemerintah pada tahun pertama kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto, ditargetkan naik.

Hal ini sebagaimana ditunjukan dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Dalam dokumen itu dibeberkan, sasaran rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 meningkat dari tahun ini. Rasio utang pemerintah pada tahun depan ditarget pada kisaran 39,77 - 40,14 persen.

Angka itu meningkat dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024, yakni sebesar 38,26 persen. Selain itu, angka sasaran rasio utang juga lebih besar dari realisasi tahun lalu sebesar 38,98 persen.

Kenaikan rasio utang itu selaras dengan defisit anggaran yang ditarget meningkat. Defisit anggaran pada 2025 disasar meningkat menjadi 2,45 sampai 2,8 persen terhadap PDB, dari tahun ini sebesar 2,29 persen.

"Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang cukup besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, di mana Defisit Anggaran ditargetkan mencapai (2,45) sampai (2,80) persen Produk Domestik Bruto," tulis dokumen rancangan awal RKP 2025, dikutip Rabu (24/4/2024).

Disebutkan, pembiayaan utang diarahkan pada penerbitan surat berharga negara dan pinjaman dengan komposisi optimal (dari sisi mata uang, suku bunga, dan maturitas) serta mendorong pemanfaatan SBN untuk pembiayaan kegiatan/proyek infrastruktur diniliai berkualitas.

Selain itu, pembiayaan non-utang diarahkan pada optimalisasi kemitraan pemerintah dan badan usaha, blended finance yang berkesinambungan untuk mendukung sumber daya manusia, dan infrastruktur berkualitas.

"Serta optimalisasi pembiayaan investasi yang memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian dan kontributif terhadap peningkatan pendapatan negara," tulis dokumen rancangan awal RKP 2025.

Menanggapi rencana kenaikan rasio utang itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, rancangan awal RKP itu masih akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana ketentuan berlaku.

"Nanti kita ikuti prosesnya, prosesnya siklusnya sudah jelas, ada penyusunan APBN itu dengan penyusunan KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal), nanti ada RKP, nanti ada di DPR," tutur Febrio, ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

"Jadi nanti kita ikuti saja ya prosesnya," sambungnya.

Sebelumnya, Prabowo memang sempat menyebutkan, Indonesia tidak akan mengalami masalah jika memiliki utang luar negeri mencapai 50 persen dari PDB.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam debat ketiga capres-cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

"Yang penting utang itu produktif, itu saya setuju. Tapi kita bisa (utang luar negeri) sampai 50 persen, enggak ada masalah. Kita tidak pernah default. Kita dihormati di dunia," katanya.