Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Untuk mengejar potensi tersebut, Yaqut pun melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pertemuan itu dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada Jumat (17/5/2024) siang hari ini.

Pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu bilang, potensi devisa yang bisa dibawa masuk ke Indonesia dari kegiatan haji dan umrah setiap tahunnya besar. Berdasarkan perhitungannya, potensi devisa dari haji dan umrah mencapai setidaknya Rp 200 triliun per tahun.

"Selama ini haji dan umrah itu kan banyak Indonesia, itu rata-rata 1,5 juta untuk umrah, haji 241.000. Kita bisa hitung berapa devisa yang bisa kita dapatkan dari sana, tapi belum ada yang kembali ke Indonesia," ujar dia, ditemui di Kantor Kemenkeu, Jumat.

"Nah tadi kita bicarakan dengan bu menkeu bagaimana supaya ada uang yang kembali ke Indonesia," sambungnya.

Lebih lanjut Yaqut menjelaskan, selama ini potensi devisa itu tidak bisa masuk ke Indonesia, sebab terhalang oleh kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Terdapat sejumlah aturan Arab Saudi yang mewajibkan kegiatan ekonomi dilakukan oleh warga atau entitas negara tersebut.

"Mereka kan susa, investasi harus perusahaan Arab, kepemilikan harus orang Arab, itu misalnya, itu kan harus sesuaikan," tuturnya.

Oleh karenanya, pemerintah berencana melakukan pembahasan dengan Arab Saudi untuk menyesuaikan sejumlah ketentuannya. Namun, Yaqut belum bisa membeberkan detail aturan yang bakal disesuaikan.

"Kita harus cek dulu, tapi ada beberapa solusi yang akan kita uji di lapangan seperti apa," katanya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebutkan, pembahasan terkait mengejar potensi devisa kegiatan haji dan umrah masih berada pada tahap awal.

"Gusmen dari perspektif urusan ibadah haji sudah diskusi dengan kementerian terkait disana. Bu menkeu dari perspektif ekonomi dan keuangan," ucapnya.