Pemerintah Pusat Sudah Belanjakan Anggaran Rp 591,7 Triliun, Melesat 13,2 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh pesat hingga April 2024. Hal ini dipengaruhi oleh adanya belanja negara yang memang perlu digelontorkan pada awal tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 591,7 triliun sampai dengan April lalu. Nilai itu setara dengan 24 persen dari pagu yang telah ditetapkan, yakni Rp 2.467,5 triliun.

"Ini kalau kita lihat growth-nya cukup tinggi, double digit di 13,2 (persen)," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Lebih lanjut bendahara negara membeberkan, realisasi itu terdiri dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 304,2 triliun, setara 27,9 persen dari pagu yang ditetapkan. Kemudian, terdapat juga belanja non K/L senilai Rp 287,6 triliun.

Untuk belanja K/L, kenaikan signifikan terjadi pada belanja pegawai. Tercatat realisasi belanja pegawai mencapai Rp 96,2 triliun, naik 19,5 persen secara tahunan.

Kenaikan itu disebabkan oleh adanya kebijakan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Selain itu, pemerintah juga membayarkan tunjangan hari raya (THR) dengan besaran tunjangan kinerja (tukin) 100 persen, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Bukan hanya belanja pegawai, realisasi belanja barang juga melesat. Sri Mulyani bilang, realisasi belanja barang mencapai Rp 109,7 triliun, tumbuh 30,3 persen secara tahunan.

Tingginya pertumbuhan belanja barang utamanya disebabkan oleh adanya belanja terkait kegiatan pemilihan umum (pemilu). Kemenkeu mencatat, realisasi belanja barang Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp 19,8 triliun, yang digunakan untuk pembayaran honorarium dan pengawas badan adhoc hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Kemudian, realisasi belanja modal juga tercatat tumbuh signifikan, yakni sebesar 19,2 persen secara tahunan menjadi Rp 42,8 triliun.

Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya belanja sarana prasarana bidang pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Polri, sarana prasaran Kejaksaan, dan sarana prasaran kesehatan Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, realisasi belanja K/L terkait bantuan sosial (bansos) tercatat turun 2,9 persen menjadi Rp 55,5 triliun. Sri Mulyani menyebutkan, ini utamanya dipengaruhi oleh penyaluran PKH tahap II tahun 2024 yang belum sepenuhnya tersalurkan.

Adapun untuk belanja non-K/L, terjadi kenaikan untuk pembayaran manfaat pensiun. Tercatat pembayaran manfaat pensiun meningkat 17 persen menjadi Rp 68 triliun.

"Karena, satu kenaikan dari pensiun sebesar 12 persen yang diputuskan untuk APBN dan untuk THR pensiun juga dibayarkan penuh, ini yang menimbulkan kenaikan dari belanja dari pensiun," tutur Sri Mulyani.

Terakhir, untuk belanja non-K/L terkait subsidi realisasinya sebesar Rp 51,8 triliun. Nilai ini turun 16,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Ini tentu akan kita lihat perkembangan dari kalau subsidi konsumsinya, kemudian kurs, dan harga minya," ucap Sri Mulyani.