Menhub Sarankan Garuda Siapkan Tambahan Pesawat untuk Penerbangan Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyarankan kepada Garuda Indonesia untuk menyiapkan tambahan pesawat untuk melayani penerbangan haji.

Hal itu menyusul adanya keterlambatan penerbangan haji dari embarkasi Makassar lantaran ada kerusakan pada mesin pesawat Garuda beberapa waktu lalu.

“(Masalah) Garuda kita prihatin itu terjadi, saya dengan terpaksa melakukan peneguran tetapi baik Garuda dan Kementerian BUMN berjanji untuk memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Tentu ada tambahan pesawat baru yang lebih baik,” ujarnya di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Dengan demikian, dalam proses pemberangkatannya sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari baik dari segi waktu keberangkatan yang sudah pasti hingga rutenya.

“Sehingga saya harapkan bahwa bukan tidak mungkin penerbangan-penerbangan reguler yang lain menggunakan (pesawat) wide body (berbadan lebar) saya sarankan melayani haji,” kata Menhub Budi.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan permintaan maaf terkait masalah keterlambatan keberangkatan calon jemaah haji 2024.

Adapun atas kejadian tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Agama (Kemenag) memberikan teguran kepada Garuda Indonesia.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan para calon jemaah haji di beberapa kloter keberangkatan yang mengalami keterlambatan penerbangan, serta kepada otoritas penerbangan haji yang terus bekerja dengan optimal dalam memastikan kelancaran layanan haji bagi masyarakat Indonesia," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Senin (27/5/2024).

Irfan mengatakan, tidak dipungkiri terdapat beberapa catatan krusial keterlambatan penerbangan pada keberangkatan sejumlah kloter dari beberapa embarkasi, di mana salah satunya terjadi lantaran adanya sejumlah penyesuaian jadwal penerbangan pada kloter keberangkatan dari embarkasi Makassar beberapa waktu lalu.

Irfan menjelaskan, pihaknya menghargai adanya teguran, peringatan serta masukan yang telah disampaikan berbagai stakeholders pelayanan penerbangan haji, baik dari Kementerian Agama RI, Kementerian Perhubungan RI, hingga Pemerintah Daerah.

Ia menyampaikan permohonan maaf lantaran tidak memberikan jawaban dan tanggapan mengenai berita yang muncul di publik.