LPS Sebut Tapera Bakal Pengaruhi Daya Beli Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi sorotan publik. Ini lantaran adanya peraturan terbaru yang mengatur pemotongan gaji pekerja untuk iuran Tapera.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, iuran Tapera bisa berdampak pada daya beli masyarakat dan tren tabungan.

Purbaya mengungkapkan bahwa kebijakan pemotongan gaji pekerja untuk iuran Tapera akan berpengaruh pada disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan oleh masyarakat.

Purbaya menyadari bahwa daya beli masyarakat kemungkinan akan sedikit melambat karena berkurangnya pendapatan mereka yang siap dibelanjakan.

Namun, dia juga menekankan pentingnya pengelolaan yang baik dari dana iuran Tapera tersebut agar dapat memberikan dampak positif pada perekonomian bangsa.

"Harusnya kalau ada program seperti itu, sudah ada persiapan untuk membelanjakannya dengan baik dan optimal sehingga dampaknya ke masyarakat akan bagus. Kalau ekonominya bagus, masyarakat kan juga bagus," ujar Purbaya.

Sebagai informasi, pemerintah akan memungut iuran wajib terhadap pekerja untuk program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Pungutan iuran Tapera itu akan diambil dari gaji yang diterima oleh pekerja di Tanah Air.

Ketentuan mengenai iuran Tapera itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan PP Nomor 21 Tahun 2024 sebagai pelengkapnya.

Dalam aturan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disebutkan, peserta Tapera yang merupakan pekerja dan pekerja mandiri, dikenakan iuran sebesar 3 persen dari gaji atau upah yang diterima.

Besaran itu dibayarkan 0,5 pesen oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja.

Sementara untuk peserta pekerja mandiri, besaran iuran yang harus dibayarkan disesuaikan dengan penghasilan yang dilaporkan.