Pesan Sri Mulyani untuk Prabowo-Gibran: Kelola APBN dengan Bijaksana

Sri Mulyani mengatakan, potensi pelaksanaan APBN-P untuk mengubah APBN 2025 yang telah disiapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh presiden mendatang. Hal ini pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

"Jadi apa pun yang dilakukan itu adalah diskresi dan kewenangan pemerintahan baru," kata dia dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa (11/6/2024).

Dalam penyusunan APBN 2025, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah sebenarnya terus berkoordinasi dengan perwakilan dari Prabowo - Gibran. Koordinasi dilaksanakan dengan tujuan APBN dapat memfasilitasi program-program yang disiapkan oleh pasangan tersebut.

"Kita mencoba memahami dan mendesaiannya sesuai dengan tadi yang disampaikan, janji-janji maupun berbagai program (Prabowo - Gibran)," ujar Sri Mulyani.

Apabila nantinya memang dilakukan perubahan, bendahara negara bilang, APBN harus tetap dikelola secara bijaksana. Ia menyadari, terdapat banyak aspirasi dan program yang disiapkan oleh pemerintahan mendatang.

Akan tetapi jika seluruh aspirasi dan program difasilitasi, justru berpotensi membuat APBN "tidak sehat". Pasalnya, hal itu akan membuat beban belanja negara melonjak, dan jika tidak diikuti oleh pertumbuhan pendapatan, maka akan menimbulkan defisit yang lebar serta pembiayaan utang yang besar.

Permasalahan anggaran yang tidak sehat itu pun telah dialami banyak negara, di mana pada akhirnya menimbulkan krisis ekonomi. Sri Mulyani mengambil contoh Argentina sebagai negara yang kerap kali mengalami krisis akibat pelaksanaan kas negara yang tidak baik.

"Sehingga Argentina kalau abad ke-19 awal termasuk negara kaya dan paling maju, sekarang mengalami setback," katanya.

"Ini yang akan terus kami berkomunikasi karena APBN ditetapkan dengan proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper juga," ucapnya.