Puluhan Ribu Ton Limbah Batu Bara Menumpuk

MEDAN, KAMIS - Industri pengguna batu bara di Sumatera Utara kembali mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan menetapkan limbah batu bara tidak masuk dalam kategori limbah beracun (B3) menyusul menumpuknya puluhan ribu ton limbah itu di 30 industri.
"Pemerintah harus memberi solusi kepada pengusaha karena penggunaan batu bara itu merupakan usulan pemerintah sendiri sekaligus sebagai dampak ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan gas dan listrik industri," kata Ketua Asosiasi Pemakai  Batubara (Apibara) Johan Brien dalam dialog pengusaha dengan jajaran pejabat Depperin di Medan, Kamis (29/5).
   
Pertemuan itu sebelumnya akan dipimpin Menperin Fahmi Idris, tapi akhirnya dibatalkan dan digantikan Sekjen Depperin Agus Tjahajana.
Menurut dia, akibat belum diubahnya kategori limbah batu bara itu sedikitnya 30 pengusaha industri pengguna batu bara di Sumut tidak berani membuang limbahnya dari pabrik.
   
Dia mengakui, ada pengusaha asal Jawa yang mau membeli limbah batu bara itu, tapi karena harga belinya tidak sesuai biaya pengiriman atau ongkos angkut, pengusaha batal menjual limbah tersebut. "Akibatnya, puluhan ribu ton limbah batu bara itu menumpuk di Sumut dan itu membuat pengusaha kesulitan," kata Johan yang menjabat Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut itu..
   
Menanggapi permintaan Apibara itu, Dirjen Industri Logam, Teknik dan Aneka Depperin Ansyori Buchari mengatakan, Depperin akan segera membicarakan masalah limbah batu bara itu dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. "Pasti ada solusi karena penggunaan batu bara sebagai alternatif energi di perusahaan industri itu juga sebelumnya dibicarakan Depperin dengan KLH," katanya. Dalam pembicaraan pada pertengahan tahun 2006 itu, KLH  berjanji memfasilitasi  industri pengguna batu bara.