Burhanuddin Terancam Hukuman Seumur Hidup

JAKARTA, RABU - Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp 100 miliar, terancam hukuman maksimal seumur hidup.

Burhanuddin terjerat Pasal 2 ayat 1 UU No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui UU No 20/2001. Pasal 2 UU No 31/1999 ayat 1 berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pada dakwaan primer JPU yang diketuai oleh Rudi Margono, Burhanuddin selaku Gubernur BI yang diangkat Presiden RI dan selaku pimpinan merangkap anggota dewan gubernur BI, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan Deputi Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan Kepala Biro BI Rusli Simanjuntak yang berkas perkaranya terpisah, ataupun dengan anggota dewan gubernur BI lainnya, yaitu Aulia Tantowi Pohan, Bun Bunan Hutapea, Aslim Tadjudin, secara melawan hukum mengambil dan menggunakan dana BI yang ada pada YPPI atau menjadi beban BI untuk menggantinya.

"Selain itu, terdakwa Burhanuddin telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu memperkaya Paul Sutopo senilai Rp 10 miliar, Hendro Budiono sebesar Rp 10 miliar, Heru Supratomo Rp 10 miliar, Iwan Prawiranata Rp 13,5 miliar, Sudradjat Djiwandono Rp 25 miliar, dan anggota DPR Anthony Zeidra Abidin dan Hamka Yamdu sejumlah Rp 31,5 miliar," Rudi menjelaskan, Rabu (25/6).

Sementara itu, dakwaan kesatu subsider Burhanuddin jatuh pada Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999. Untuk dakwaan kedua primer, BA bersama Oey, Rusli, dan Aulia pada Mei 2003, bertempat di Kantor BI atau tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tipikor, telah memberi atau menjanjikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara Anthony Zeidra Abidin dan Hamka Yamdu. Pemberian atau janji itu dengan maksud agar keduanya mendukung kepentingan politik tentang penyelesaian kasus BLBI dan amandemen UU BI.

"Atas perbuatan tersebut, terdakwa dikenakan Pasal 5 huruf a UU tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 KUHP. Sementara, dakwaan kedua subsider BA dijerat Pasal 13 UU No 31/1999 jo Pasal 55 KUHP," jelasnya. Dakwaan ini, oleh Burhanuddin dan tim kuasa hukumnya, dibantah.

Menurut mereka, dakwaan ini tidak sesuai. Uang YPPI tidak termasuk dalam keuangan negara karena tidak menjadi tanggung jawab menteri keuangan. Selain itu, tindakan yang dilakukan Burhanuddin berdasar keputusan kolektif. Oleh karena itu, tidak seharusnya kasus ini dikriminalkan. "Kalau kolektif berarti dibawanya ke DPR," ujar kuasa hukum Burhanuddin, M Assegaff.