Mengejar Ketertinggalan dari Malaysia

Kedua, penjualan obligasi Pemerintah Pakistan pada bulan Januari 2005 yang mencapai 600 juta dollar AS, padahal permintaan yang masuk lebih besar dua kali lipat, yakni 1,2 miliar dollar AS. Ketiga, pada tahun 2005, Bank Pembangunan Islam (IDB) mengeluarkan obligasi syariah senilai 500 juta dollar AS.

Keempat, penjualan obligasi syariah di Bahrain diperoleh dana sebesar 152,2 juta dollar AS. Dan kelima, adanya penjualan obligasi syariah oleh dua perusahaan penjamin emisi global ternama, seperti CitiGroup dan HSBC Bank yang mencatat nilai 600 juta dollar AS.

Dengan kondisi itu, Sigit Pramono dan A Aziz Setiawan mengutarakan, sukuk merupakan sumber pembiayaan yang sangat menjanjikan. Apalagi, Indonesia membutuhkan dana dalam jumlah signifikan untuk membangun infrastruktur.

Sukuk istishna

Indonesia seharusnya bersiap dengan mengajukan proyek-proyek yang layak untuk dibiayai oleh pembiayaan syariah karena banyak pemegang dana di dunia yang mencari infrastruktur untuk dibiayai. Mekanisme pembiayaan proyek melalui sukuk sudah banyak dikenal di dunia, yakni sukuk istishna. Sementara, Pemerintah Indonesia baru berhasil menerbitkan sukuk yang didasari oleh jaminan aset dengan transaksi sewa menyewa kekayaan, yakni ijarah.

Saat ini, kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur di Indonesia hingga tahun 2014 mencapai Rp 1.429 triliun. Sementara, pemerintah hanya mampu memenuhi Rp 451 triliun dari kebutuhan itu. Kekurangan Rp 978 triliun diharapkan ditutupi dari berbagai sumber, di antaranya, pihak swasta yang diharapkan berkontribusi Rp 365,36 triliun lewat proyek public private partnership (kemitraan swasta dan masyarakat/PPP).

Namun, mengundang pihak swasta untuk ikut serta bukan perkara mudah, apalagi di saat likuiditas sedang sangat ketat saat ini akibat krisis keuangan global. Dalam kondisi inilah, pembiayaan syariah diharapkan mengambil posisi strategis.

Jika dalam satu kali lelang sukuk internasional, seperti di Pakistan pada tahun 2005, ada kelebihan penawaran hingga 1,2 miliar dollar AS, maka sumber pembiayaan untuk proyek dengan menggunakan sukuk istishna sangat besar.

Jika setiap dollar AS setara Rp 11.000, maka dana berlebih yang tidak terserap dalam satu kali lelang sukuk mencapai Rp 13,2 triliun. Itu cukup menjanjikan untuk membiayai proyek-proyek.

Departemen Keuangan mengaku sudah menyampaikan permintaan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperoleh daftar proyek infrastruktur yang layak dibiayai sukuk. Namun, realisasi penerbitannya mungkin baru terjadi di semester II-2009.