Neolib, Ekonomi Kerakyatan, Kini Yudhoyonomics

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah bertikai soal neolib versus ekonomi kerakyatan, kini Partai Demokrat memperkenalkan Yudhoyonomics. Menurut Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Jumat (5/6), konsep ekonomi yang dikembangkan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau Yudhoyonomics sesungguhnya merupakan ekonomi jalan tengah.

"Ekonomi jalan tengah inilah penjelasan dan sekaligus penegasan tentang garis kebijakan ekonomi yang akan diusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahwa kekuatan pasar didorong tumbuh dan berkembang sejalan dengan peran negara yang terukur dan adil," katanya.

Anas Urbaningrum yang disebut-sebut sedang disiapkan oleh Partai Demokrat sebagai Ketua DPR RI periode 2009-2014 itu menambahkan, dalam format Yudhoyonomics itu negara tidak boleh lumpuh di hadapan pasar.

"Sebaliknya, pasar juga tidak boleh disandera kekuatan negara. Itulah jalan tengah. The third way," ungkap Anas Urbaningrum.

Dalam konsep ’ekonomi jalan tengah’ itu, masih kata Anas, pemerintah akan makin memperkuat dan memperluas program-program untuk menolong rakyat miskin serta hampir miskin. "Termasuk dengan politik APBN yang makin berwajah kesejahteraan dan pemerataan," tegasnya.

Akan tetapi, menurutnya, pasar dan kaum bisnis juga difasilitasi, didukung, serta dilindungi dengan kebijakan yang jelas, adil sekaligus penuh kepastian.

"Dengan demikian, ekonomi tumbuh dengan disertai distribusi kemakmuran. Peningkatan kesejahteraan rakyat juta sekaligus menjadi pilar penyangga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas," katanya.

Pendek kata, program ekonomi SBY tidak menekankan pada judul atau label, tetapi lebih kepada program aksi yang jelas, realistis, dan menyinergikan pertumbuhan dengan pemerataan.

"Kebijakan itu makin terjamin implemetasinya oleh menjauhnya konflik kepentingan antara jabatan politik dan kepentingan bisnis," kata Anas Urbaningrum lagi.