Soal Bagi Hasil, Pemerintah Pusat Hanya Undang Sumut

MEDAN, KOMPAS.com — Pemerintah pusat melalui Kantor Menteri Koordinator Perekonomian mengundang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendiskusikan keinginan bagi hasil perkebunan serta laba Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara RE Nainggolan mengatakan tak akan menyerah begitu saja jika pemerintah pusat menolak keinginan bagi hasil perkebunan dan laba Badan Usaha Milik Negara.

"Kami diundang mendiskusikan tuntutan bagi hasil perkebunan dan profit sharing BUMN yang beroperasi di daerah oleh Menko Perekonomian di Jakarta, Rabu (14/10). Pertemuan ini juga rencananya dihadiri oleh dirjen dari beberapa departemen dan direktur Angkasa Pura serta Pelindo," kata Nainggolan, Selasa.

Meski tuntutan bagi hasil disuarakan oleh 19 provinsi, termasuk Sumut, tetapi dalam pertemuan di Kantor Menko Perekonomian ini, pemerintah daerah yang hadir hanya Pemprov Sumut. Nainggolan menjelaskan, kemungkinan hal tersebut karena pemerintah pusat merespons permintaan resmi yang diajukan melalui surat Gubernur Sumut Syamsul Arifin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami memang berkirim surat secara resmi ke Presiden terkait permintaan bagi hasil perkebunan dan profit sharing BUMN. Kemungkinan pertemuan ini menindaklanjuti surat yang kami kirim. Selain mungkin, Sumut dianggap merepresentasikan tuntutan bagi hasil sektor perkebunan bagi daerah-daerah lain yang juga punya tuntutan sama," kata Nainggolan.

Pemprov Sumut, lanjut Nainggolan, menyadari kemungkinan pemerintah pusat menolak tuntutan bagi hasil perkebunan dan laba BUMN, mengingat belum ada aturan teknis perundangan yang mengaturnya. Saat ini baru bagi hasil ke daerah hanya dari sektor minyak dan gas serta kehutanan yang diatur oleh undang-undang.

"Kami tidak akan berhenti berjuang begitu saja. Seandainya pemerintah pusat masih menolak, kami tetap berjuang. Namanya juga undang-undang, masih mungkin berubah. Ya kami akan berupaya agar mengubah perundang-undangan yang ada agar bagi hasil sektor perkebunan ini diatur juga," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumut Sjafaruddin mengatakan, Sumut memang harus mencari potensi pendapatan asli daerah di luar penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB). Salah satu yang berpotensi besar untuk bisa diraih adalah bagi hasil dari sektor perkebunan dan laba BUMN. Sebab, untuk sektor migas, Sumut tak memiliki banyak ladang minyak dan gas besar, seperti Provinsi Aceh atau Riau.

Namun, menurut Nainggolan, kengototan Pemprov Sumut meminta bagi hasil bukan semata-mata karena sumber PAD yang terbatas. "Ini tidak hanya karena persoalan keterbatasan sumber PAD Sumut, tetapi juga selama ini pemerintah daerah ikut mendorong produktivitas perkebunan dan mendukung keberadaan BUMN di daerah meraih laba," kata Nainggolan.

Dia mencontohkan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun Pemprov Sumut ikut melancarkan aktivitas perusahaan perkebunan. "Fasilitas yang kami bangun juga ikut mendukung kenyamanan konsumen Angkasa Pura maupun Pelindo. Itu kan sama artinya kami turut membantu BUMN-BUMN tersebut meraih laba dalam jumlah besar selama beroperasi di Sumut. Jadi semua tuntutan ini wajar jika dikaitkan upaya kami menuntut bagi hasil perkebunan maupun laba BUMN," katanya.