Aburizal Bantah Ada Politik Transaksional

Jakarta, Kompas - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie, Sabtu (8/5), membantah tuduhan adanya kartelisasi atau praktik politik transaksional di balik pembentukan sekretariat bersama partai-partai koalisi pendukung pemerintahan. Sekretariat bersama itu dibentuk untuk memperkukuh koalisi dan mengamankan pemerintahan hingga tahun 2014.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Zainal Arifin Mochtar dan Yanuar Rizky dari Indonesia Corruption Watch (ICW) secara terpisah kemarin melontarkan soal politik transaksional itu. ”Kami mencium kembalinya Golkar ke Demokrat sebagai bagian dari politik transaksional. Publik patut khawatir, kasus-kasus yang mulai dibuka, seperti pajak, Lapindo, suap cek perjalanan, dan berbagai kasus yang membuka borok elite, akan kembali tertutup,” kata Yanuar.

Aburizal Bakrie kemarin juga membantah mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan karena dirinya. ”Ada tuduhan di berbagai media massa bahwa Sri Mulyani turun karena Ical (Aburizal) ingin naik (menjadi ketua harian sekretariat bersama). Itu semua tidak benar, tidak ada hubungannya,” katanya saat membuka Seminar Peran Pemuda dalam Pilkada di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Aburizal menegaskan, mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan merupakan pilihannya sendiri. Semua pihak harus menghormati pilihan Sri Mulyani yang akan menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Mundurnya Sri Mulyani membuat kalangan pelaku pasar keuangan diliputi rasa khawatir. Itu berarti dua jabatan penting sektor keuangan yang mesti segera diisi, yakni Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Pengangkatan wakil menkeu juga sampai saat ini belum terdengar lagi kabarnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga menyatakan, mundurnya Sri Mulyani tidak berhubungan dengan pembentukan sekretariat bersama dan penetapan Aburizal sebagai ketua harian. ”Ini tidak ada kaitannya dengan mundurnya Sri Mulyani karena sudah direncanakan sejak lama. Baru terlaksana karena terganjal masalah Bank Century,” ujarnya seusai diskusi di Jakarta.

Ia menegaskan, sekretariat bersama dibentuk untuk memperkukuh dan mengefektifkan koalisi. Bukan hanya untuk memperbaiki hubungan bilateral Partai Demokrat dan Golkar.

Aburizal mengatakan, forum koalisi dibentuk untuk mengamankan pemerintahan agar dapat menyelesaikan tugas hingga 2014. Forum koalisi itu juga tidak bertujuan menyamakan pandangan partai-partai politik anggota koalisi karena hal itu justru bertentangan dengan prinsip demokrasi. ”Penyamaan pandangan hanya pada hal-hal yang prinsipiil, seperti pembahasan APBN, yang menyangkut keberlanjutan pembangunan,” katanya.

Pasca-pembentukan sekretariat bersama, katanya, partai-partai koalisi memiliki peluang mengintervensi kebijakan pemerintah. Menurut Aburizal, setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah harus didiskusikan terlebih dahulu dengan partai-partai koalisi sebelum ditetapkan.

Bukan untuk kebenaran