Aburizal Bantah Ada Politik Transaksional

Direktur Pukat Zainal Arifin Mochtar dan Yanuar Rizky dari ICW kemarin menyatakan kecewa kepada Partai Golkar. ”Kita kecewa karena semakin jelas bahwa yang mereka perjuangkan bukanlah kebenaran, melainkan kepentingan. Begitu kepentingan terpenuhi, selesai semuanya. Golkar yang sebelumnya bersemangat,” kata Zainal.

Demikian juga sebaliknya, kata Yanuar, kasus-kasus terkait pajak elite Golkar dan kasus Lapindo, yang semula diduga dimunculkan kubu Demokrat untuk melemahkan sikap kritis Golkar, juga dikhawatirkan menghilang.

”Padahal, kasus pajak ini sudah mulai terbuka dan harus dilanjutkan. Jika tidak, kepercayaan kepada pemerintah semakin jatuh karena menguatkan kecurigaan publik tentang adanya transaksi politik. Tak hanya kasus pajak Bakrie, yang sempat diributkan, semua soal pajak ini harus dibuka,” kata Yanuar.

Adapun politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Gayus Lumbuun, mengaku tidak kaget dengan perubahan politik di tubuh Golkar. ”Perubahan proses politik itu bisa diramalkan sejak lama. Yang penting sekarang mendorong proses hukum jalan terus,” ujarnya.

Hak menyatakan pendapat

Rujuk politik antara Partai Demokrat dan mitra koalisi, terutama Partai Golkar, diduga juga akan memperlemah usaha usulan penggunaan hak menyatakan pendapat yang tengah digalang sejumlah anggota DPR. Golkar sepertinya menutup hak menyatakan pendapat. Pendapat itu setidaknya diungkapkan peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi, dan politisi PDI-P, Maruar Sirait. (AIK/NTA)