Sebelum Batasi BBM, Benahi Hal Mendasar

Kita kembali dipusingkan dengan rencana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilontarkan pemerintah. Rencana yang hampir setiap tahun terdengar, tetapi belum pernah berhasil direalisasikan. Sempat terlontar opsi menjatah pemakaian BBM dengan kartu kendali.

Pembatasan tidak hanya berlaku bagi kendaraan roda empat, tetapi juga roda dua. Ada juga opsi membatasi penggunaan BBM subsidi hanya untuk kendaraan yang diproduksi sebelum tahun 2005.

Tidak cukup itu, pemerintah juga berwacana hanya menyediakan BBM nonsubsidi di pompa bensin yang berlokasi di sekitar permukiman mewah.

Rencana membatasi penggunaan BBM bersubsidi mulai terdengar pada pertengahan tahun. Alasan pemerintah, konsumsi BBM tahun ini bakal melebihi kuota yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.

Kuota BBM bersubsidi tahun 2010 ditetapkan sebesar 36,5 juta kiloliter (kl), terdiri atas premium 21,43 juta kl, solar 11,19 juta kl, dan minyak tanah 3,5 juta kl. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, sampai Agustus 2010 konsumsi premium sebesar 14,95 juta kl atau sekitar 69 persen dari kuota dan solar sebesar 8,5 juta kl atau 76 persen dari kuota.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh memperkirakan, realisasi penggunaan BBM subsidi bisa 41 juta kl jika tidak dilakukan upaya-upaya pengendalian.

Dari sekian banyak rencana yang disiapkan, kemungkinan opsi membatasi penggunaan BBM untuk golongan kendaraan setelah produksi tahun 2005 yang akan diterapkan dalam waktu dekat. Namun, sangat disayangkan, upaya pengendalian konsumsi BBM tidak pernah dirancang secara matang dan serius. Pemerintah selalu kelabakan menjelang akhir tahun karena khawatir anggaran negara bakal dijebol subsidi.

Beban tambahan biaya

Badan Koordinasi Fiskal Kementerian Keuangan memperkirakan, setiap penambahan volume BBM 1 juta kl akan menambah subsidi BBM Rp 1,9 triliun. Artinya, jika konsumsi BBM mencapai 40 juta kl sebagaimana yang diprediksi Kementerian ESDM, subsidi BBM bertambah sekitar Rp 8 triliun.

Bagi pemerintah, ini mungkin sebuah beban tambahan biaya. Namun, jika kita bandingkan dengan sisa anggaran berlebih tahun 2009 yang tidak terserap sebesar Rp 38 triliun, tambahan subsidi BBM itu tidak seberapa.