DPR, BPOM dan Indofood Bahas Indomie

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk hari ini, Kamis (14/10/2010), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Pertemuan ini ditujukan untuk meminta klarifikasi perihal penarikan Indomie di Taiwan. Di dalam pernyataan awalnya, Kepala BPOM RI Kustantinah, kembali menegaskan produk Indomie di Indonesia tetap aman dikonsumsi.

Pasalnya, kadar bahan pengawet methyl p-hydroxtbenzoate yang terdapat dalam kecap Indomie masih berada di bawah batas maksimum. "Kecap yang disertakan dalam kemasan mi instan mengandung methyl p-hydroxtbenzoate yang tidak melebihi batas maksimum yang diijinkan.

"Dengan demikian, produk mi instan yang terdaftar di Indonesia memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dan aman untuk dikonsumsi," ujar Kustantinah, Kamis (14/10/2010), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Sementara itu, Kustantinah mengungkapkan dalam hasil pengujian lima tahun terakhir yang dilakukan terhadap mi instan menunjukkan bahwa mi, bumbu, dan minyak tidak mengandung pengawet methyl p-hydroxtbenzoate.

Indonesia, lanjut Kustantinah, menggunakan Standar Codex Alimentarius Commission (CAC) sebagai standar internasional serta melaksanakan kajian risiko. Di dalam aturan tersebut, methyl p-hydroxybenzoate, termasuk sebagai pengawet bahan tambahan Pangan (BTP) yang dikelompokkan sebagai pengawet.

"Batas maksimum penggunaan yang diijinkan dalam kecap adalah 1000 mg/kg. Namun demikian untuk lebih melindungi kesehatan masyarakat di Indonesia, persyaratan batas maksimum penggunaan methyl p-hydroxtbenzoate dalam kecap adalag 250 mg/kg," ujarnya.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menkes No 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan. Sementara itu, Wakil Presiden PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Franciscus Welirang, menyatakan timnya tengah bertolak ke Taiwan untuk mengumpulkan fakta.

"Kami sudah kirim tim ke Taiwan untuk mengumpulkan fakta sebenarnya terkait produk Indomie di Taiwan," ujarnya di hadapan anggota dewan.

Franciscus juga menjelaskan, dalam era perdagangan bebas ini, Indomie tidak bisa menghindari perdagangan paralel. Bisa saja, produk Indomie di Taiwan tersebut bukan yang langsung berasal dari Indonesia, tapi bisa jadi yang berasal dari Hong Kong atau negara lainnya.