Diharapkan Ada 4.000 Lapangan Kerja Baru

JAKARTA, KOMPAS.com- DPR RI dan pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 harus lebih cepat dibandingkan target sebelumnya, yakni dari 6,3 persen menjadi 6,4 persen. Dengan cara ini, diharapkan akan ada tambahan lapangan kerja baru untuk 40.000 orang, dari sasaran sebelumnya.

"Kesepakatan ini (tentang target pertumbuhan ekonomi 2011) disertai beberapa catatan, antara lain Fraksi Partai Golkar yang meminta pertumbuhan ekonomi didorong agar mencapai 6,6 persen," ungkap Ketua Badan Anggaran DPR RI, Melchias Marcus Mekeng di Jakarta, Selasa (26/10/2010) saat membacakan Keputusan Badan Anggaran tentang APBN 2011 dalam Sidang Paripurna yang mengagendakan pengesahan RUU RAPBN 2011 menjadi UU APBN 2011. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menyerap 400.000 orang penganggur pada tahun 2011. Atas dasar itu, dengan adanya peningkatan target pertumbuhan ekonomi dari 6,3 persen menjadi 6,4 persen, maka diharapkan akan ada tambahan kapasitas ekonomi untuk menyerap tambahan lapangan kerja sebanyak 40.000 orang.

Secara terpisah, Pejabat Sementara Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Agus Suprijanto menyebutkan, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 2011 dimungkinkan terjadi karena pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sendiri sudah mulai cepat.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 akan ada pada level 6,2 persen. Padahal dalam APBN-P 2010, asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini hanya ditargetkan 5,8 persen. "Khusus untuk triwulan III, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mencapai 6,2 persen. Ini karena ada dorongan dari investasi dan ekspor," ujarnya.

Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Maruarar Sirait mengingatkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi juga terkait dengan realisasi anggaran pemerintah. Masalahnya, daya serap anggaran belanja negara pada tahun 2010 masih sangat rendah.

Hingga akhir Oktober 2010, Kementerian Keuangan mencatat, anggaran belanja yang sudah terserap masih ada dikisaran 60 persen. Ini mengkhawatirkan karena berarti ada anggaran sebesar 40 persen dari anggaran belanja negara APBN-P 2010 yang harus dipaksakan terserap hanya dalam waktu dua bulan.

"Ini akan jadi masalah serius karena anggaran yang dicairkan dalam jumlah besar pada waktu singkat akan cenderung mendorong inflasi dan menjadikan pengawasan pada penggunaan anggarannya menjadi sangat lemah. Jangan biarkan Kementerian Keuangan dan kementerian teknis saling lempar kesalahan, harus ada penjelasan atas masalah ini," tutur Maruarar.