Hentikan Dulu Pengiriman TKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj mendesak pemerintah untuk menghentikan dulu pengiriman tenaga kerja Indonesia jika Pemerintah Arab Saudi tak kunjung mau menandatangani nota kesepahaman mengenai perlindungan para TKI yang bekerja di negaranya.

Tanpa nota kesepahaman ini, Said mengaku khawatir akan nasib para TKI ke depannya. "Untuk jangka pendeknya, hentikan sajalah pengiriman TKI ke sana. Kita jangan biarkan korban terus berjatuhan. Sudah keterlaluan," tegasnya di Kantor KPPU, Rabu (8/12/2010).

Said menegaskan, jumlah TKI di Arab Saudi sudah mencapai satu juta jiwa dan kasus-kasus kekerasan terus berulang. Dia merasa heran mengapa Pemerintah Arab Saudi tidak kunjung mau menandatangani nota kesepahaman. Padahal, dengan nota kesepahaman itu, Pemerintah Indonesia bisa bergerak leluasa untuk melakukan perlindungan, seperti penuntutan jika terjadi tindak kekerasan atau memberikan advokasi.

Tercatat, negara-negara penerima TKI yang lain, seperti Malaysia, Jepang, Kuwait, Taiwan, dan Hongkong sudah menandatanganinya. Menurutnya, penghentian pengiriman dapat dilakukan sampai pemerintah Arab Saudi mau menandatanganinya. Jika tidak, pemerintah hanya perlu menjalankan moratorium tersebut.

Nota kesepahaman tersebut harus berisi hak-hak TKI sebagai pekerja secara rinci, misalnya hak libur, pertanggungjawaban kalau sakit dan pengobatannya, jam kerja, jalan keluar jika terjadi keterlambatan gaji dan mekanisme pemulangan jika si TKI sakit parah.

"Saya alumni Timur Tengah. Berat saya katakan bahwa Taiwan lebih baik daripada Arab Saudi. Saya waktu menulisnya di media dengan rasa tertekan. Tapi, karena sudah tidak bisa menahan lagi, tiap hari ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang bunting, ya sudah keterlaluan," tandasnya.