Alih Fungsi Taman Nasional Mencemaskan

GORONTALO, KOMPAS.com - Rencana alih fungsi Taman Nasional Nani Wartabone menjadi area pertambangan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, mencemaskan para pemerhati lingkungan hidup. Selain mengancam keragaman hayati, sumber air bersih di Provinsi Gorontalo dapat terganggu. Pemerintah daerah harus menempuh jalan lain untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Taman Nasional versus Pertambangan, Senin (7/2/2011) di Kota Gorontalo. Pada diskusi yang diprakarsai Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (Japesdam) itu, hadir sebagai pembicara kunci adalah tokoh gerakan lingkungan hidup Suwiryo Ismail.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah mengeluarkan rekomendasi terhadap PT Gorontalo Minerals untuk melakukan eksplorasi di kawasan taman nasional tersebut. Selain itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan juga sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) bernomor SK 673/Menhut-II/2010 tentang izin pinjam kawasan untuk kegiatan eksplorasi emas dan mineral atas nama PT Gorontalo Minerals.

Menurut Suwiryo, SK Menteri Kehutanan tersebut belum memenuhi unsur legalitas. Pasalnya, revisi atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum rampung. Seharusnya, kata dia, SK menteri itu menunggu revisi selesai.

"Proses keluarnya izin untuk eksplorasi ini terbilang cepat. Seharusnya, menteri menunggu terlebih dahulu revisi Undang-Undang Tata Ruang selesi," kata Suwiryo.

Verrianto Madjowa, aktivis lingkungan hidup di Gorontalo, mengatakan bahwa nilai keanekaragaman hayati di Taman Nasional Nani Wartabone tidak ternilai harganya. Kawasan itu menjadi tempat hidup satwa endemik, seperti burung maleo dan babi rusa. Keduanya adalah satwa khas Sulawesi.

"Kawasan di Taman Nasional Nani Wartabone juga merupakan kawasan tangkapan air terbesar di Provinsi Gorontalo. Jika alih fungsi untuk pertambangan terwujud, kami khawatir akan menimbulkan dampak krisis air bersih dan banjir," kata Verrianto.