Hatta: Jangan Sampai Indonesia Didikte

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemberlakuan jeda tebang dan moratorium hutan yang akan diterapkan pemerintah sebenarnya untuk kepentingan nasional dan jangan sampai merugikan Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, ia minta jangan sampai Indonesia diatur-atur oleh pihak lain, apalagi sampai didikte.

"Jangan dibilang terlambat. Jeda tebang itu, kan, untuk kepentingan nasional, kepentingan kita sendiri. Oleh karena itu, jangan diatur-atur orang lain, apalagi didikte lah," kata Hatta, saat ditanya Kompas, seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Senin (14/2/2011) petang lalu.

Berdasarkan kesepakatan dengan Norwegia, Indonesia pada Januari lalu seharusnya sudah menerbitkan keppres tentang Jeda Tebang atau Moratorium Hutan sebagai komitmennya menjalankan program Deforestasi dan Degradasi Hutan atau Reducing Emission from Deforestation and Fo rest Degradation (REDD+).

Menurut Hatta, pemerintah memikirkan jeda tebang dan moratorium hutan itu terkait seluruh aspek. "Kita memikirkan juga aspek pangan, kita pikirkan juga lahan bagi infrastruktur dan lainnya. Jadi, jangan asal tidak boleh (melarang menebang), lalu kita sendiri mandek (berhenti). Jangan!" tambah Hatta.

Hatta menampik jika dalam pembahasan rancangan keppres yang hingga kini belum diselesaikan dituduh karena adanya tarik menarik berbagai kepentingan lingkungan alam dan kepentingan pelaku usaha. "Jangan dibawa ke sana itu (tarik-menarik kepentingan). Itu tidak ada. Yang ada, semua pihak harus diajak omong dulu," lanjutnya.

Ditambahkan Hatta, rancangan keppres tentang Jeda Tebang atau Moratorium Hutan, hingga kini, masih di Sekretaris Kabinet.