Infrastruktur Bahan Bakar Gas Tak Tumbuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan gas sebagai energi alternatif selain Bahan Bakar Minyak (BBM) belum ditunjang infrastruktur yang memadai. Salah satunya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang sedikit, hanya sekitar 10 stasiun di Jakarta. 

"Dengan 70 persen sumber energi ada di luar Pulau Jawa, sedangkan 70 persen pemakai ada di Pulau Jawa, maka harus ada alternatif (BBM), yaitu gas," tutur Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia(HIPMI), Andhika Anindyaguna, di Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Ia bicara saat diskusi dampak kebijakan pembatasan subsidi BBM terhadap kelangsungan UKM di Sekretariat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Jl Majapahit, Jakarta Pusat.

Menurut dia, infrastruktur gas tidak tumbuh, sehingga jika ada pembatasan BBM seperti yang akan diberlakukan, infrastruktur gas menjadi penting diperhatikan, khususnya di Jakarta.

"Masalahnya, infrastruktur gas, peralatan konverter disediakan gratis, tapi SPBG jarang," kata Andhika. Jika melihat data subsidi energi dalam RAPBN 2011 sebesar Rp 133,8 trilun, menurut Andhika, 10 persen atau sekitar RP 13 triliun cukup untuk membangun sekitar 650 SPBG. Biaya per SPBG itu sekitar Rp 20-30 miliar.

Adapun suplai gas bisa mengambil 5-10 persen dari 825 juta kaki kubik yang dialirkan PGN tiap hari. "Kalau 80 juta kaki kubik dialirkan untuk mengisi 600 lebih depo gas, pemberlakuan kuota BBM tidak menjadi masalah," tambahnya. "Jika pemerintah siap Go Gas, maka industri otomotif dapat menyesuaikan lima tahun ke depan. Ini akan berkoordinasi dengan menteri transportasi, pengusaha transportasi dan lainnya."

Kemungkinan Penyimpangan Dari Pembatasan Subsidi Kebijakan pembatasan subsidi dapat menyebabkan penyimpangan. Sugiyono, peneliti Indef mengemukakan, kemungkinan angkutan umum yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, atau mereka bisa jadi pengecer.

"Ini dapat terjadi karena kita belum mendapat polanya (teknis) dari pemerintah seperti apa," jelasnya. Sedangkan Ketua IWAPI, Rini Fahmi Idris, berpendapat, pembatasan subsidi BBM juga memungkinkan masyarakat akan membeli BBM produk asing, seperti Shell atau Petronas, yang selisih harganya tipis tapi kualitasnya lebih baik.